Bima Arya Sentil Dedi Mulyadi soal Sayembara Begal, Minta Utamakan Patroli dan Penegakan Hukum

JAKARTA– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengutamakan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam upaya memberantas aksi begal. Menurutnya, berbagai inovasi kebijakan tidak boleh mengesampingkan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya menyusul polemik usulan sayembara penangkapan pelaku begal yang digagas Dedi Mulyadi. Kebijakan itu menuai pro dan kontra karena dinilai berpotensi memicu salah tangkap hingga aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat.

"Yang paling utama tetap koordinasi bersama aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah daerah, seperti Satpol PP, Kesbang, dan instansi terkait. Inovasi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai melemahkan penegakan hukum," ujar Bima Arya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Sayembara Tangkap Begal Tuai Kritik, Gubernur Dedi Mulyadi: Justru Cegah Aksi Main Hakim Sendiri

Menurut Bima, kehadiran aparat melalui patroli rutin menjadi langkah yang lebih efektif untuk menekan angka kriminalitas. Ia menilai patroli memberikan rasa aman sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga keamanan masyarakat.

"Patroli adalah kunci karena memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat hadir di lapangan. Jangan langsung melompat ke inovasi lain sebelum langkah dasar dimaksimalkan," katanya.

Bima juga menegaskan setiap kepala daerah wajib memastikan seluruh kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum harus menjadi prioritas utama dalam menjaga keamanan wilayah.

Ia menambahkan, inovasi dapat dilakukan selama tidak mengurangi peran aparat penegak hukum dan tidak menimbulkan potensi pelanggaran hukum di masyarakat.

Sebelumnya, usulan sayembara penangkapan begal dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berisiko memicu tindakan main hakim sendiri apabila tidak diatur secara jelas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut mengingatkan agar kebijakan tersebut dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, iming-iming hadiah dapat mendorong sebagian masyarakat bertindak di luar batas hukum.

Ia mencontohkan, masyarakat berpotensi membawa senjata atau melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang dicurigai sebagai begal, padahal belum tentu terbukti melakukan tindak pidana.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan sejumlah warga Bandung. Firman (35), warga Kecamatan Kopo, menilai sayembara tersebut tidak efektif dan berpotensi memicu kesalahan identifikasi terhadap warga yang tidak bersalah.

Ia menyinggung sejumlah kasus sebelumnya ketika korban kecelakaan sempat dikira sebagai korban begal sehingga memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Hingga kini, wacana sayembara penangkapan begal masih menjadi perbincangan publik. Pemerintah pusat mengingatkan agar seluruh upaya penanganan kriminalitas tetap mengedepankan aturan hukum, koordinasi dengan aparat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.* (k/dh)

Guru Besar UB: Ego Sektoral Aparat Penegak Hukum Jadi Penghambat Pemberantasan Korupsi

Hampir Dua Bulan Semen Langka dan Harga Menggila di Sumatera Utara, Ada Apa? Masyarakat Minta Pemerintah dan APH Bongkar Penyebabnya

Auditor Akui Kesulitan Menelusuri Penggunaan Dana Kelurahan Rp8 Miliar di Binjai, APH Diminta Turun Tangan

Gudang Diduga Penampung CPO Ilegal di Batubara Disebut Masih Beroperasi, Warga Soroti Sikap Aparat

Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Mangihut Sinaga Akan Koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan

Yusril Tegur APH: Jangan Tangkap Asal-asalan, Bisa Bikin Negara Bayar Ganti Rugi!