Rico Waas Minta RPH Medan Berbenah, Bidik Bisnis Daging Olahan hingga Cold Storage
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PUD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan melakukan transformasi bisnis dengan me
PEMERINTAHAN
BANDUNG – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa aksi begal merupakan tindak kriminal yang harus ditindak secara tegas. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan karena penegakan hukum merupakan kewenangan aparat yang berwenang.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat berada di Hotel Papandayan, Bandung, Selasa (28/7/2026). Ia mengutuk maraknya aksi pembegalan yang meresahkan masyarakat, namun meminta seluruh pihak tetap mengedepankan proses hukum.
Menurut Pigai, pelaku begal memang harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Namun, masyarakat tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman sendiri karena tindakan tersebut justru dapat melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.Baca Juga:
"Tindakan kriminal harus ditangani oleh aparat yang diberi kewenangan oleh undang-undang, seperti kepolisian. Di luar itu, tidak boleh ada aksi main hakim sendiri," ujarnya.
Pigai menilai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus memastikan tidak ada ruang bagi praktik vigilante atau tindakan main hakim sendiri. Ia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum yang seluruh proses penegakan hukumnya harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan kekerasan terhadap seseorang yang belum melalui proses hukum dapat menimbulkan korban baru dan mencederai prinsip keadilan.
Karena itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan atau berhasil mengamankan pelaku kejahatan. Selanjutnya, proses penyelidikan hingga penindakan menjadi tanggung jawab kepolisian.
"Kalau menangkap pelaku begal atau pelaku kejahatan lainnya, segera serahkan kepada aparat kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Pigai menambahkan, perlindungan hak asasi manusia harus tetap dijaga, termasuk dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Menurutnya, setiap orang tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Ia berharap masyarakat dapat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan tanpa mengesampingkan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya rasa aman dan keadilan bagi semua pihak.* (k/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PUD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan melakukan transformasi bisnis dengan me
PEMERINTAHAN
MEDAN Jembatan Perintis Garuda di Jalan Adisucipto, Gang Rel, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, resmi dibuka dan mulai digu
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Komando Distrik Militer (Kodim) 0103/Aceh U
NASIONAL
LHOKSEUMAWE Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran memberikan arahan tegas kepada seluruh prajurit dan Aparatur Sipi
NASIONAL
BANDUNG Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tahun 2026 mulai mematangkan berbagai persi
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan melakukan penggeledahan terhadap rumah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan proses impor minyak dari Rusia tahap pertama telah ter
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan elpiji subs
EKONOMI
MELAWI Tayangan tidak pantas yang muncul di videotron kawasan Bundaran Nanga Pinoh atau Bundaran Naruto, Kabupaten Melawi, Kalimantan Ba
PERISTIWA