JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi boleh menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, tindak lanjut atas putusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.
Hal itu disampaikan Sudaryono saat konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
"Terkait MK saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan ya," ujar Sudaryono.Baca Juga:
Ia menjelaskan, BGN merupakan lembaga yang bertugas menjalankan program di tingkat operasional. Karena itu, pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan pemerintah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
"Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami fokus sebagai pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan tetap berjalan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Kamis (30/7/2026).
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan inti dan operasional sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan putusan tersebut, pendanaan Program MBG tidak lagi dapat dibebankan pada pos anggaran pendidikan dalam APBN.
Putusan MK tersebut sebelumnya juga memicu berbagai tanggapan dari pemerintah maupun DPR yang mendorong penyusunan skema pendanaan baru agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa mengurangi alokasi anggaran pendidikan.* (in/dh)
JAKARTA Sejumlah tokoh masyarakat Melayu perantauan berkomitmen memperkuat organisasi Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) di Da
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan Gerakan Nasional Sholat Istisqa dan Doa Bersama sebagai ikh
NASIONAL
DELI SERDANG Petugas Imigrasi di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, menolak masuk seorang warga negara Pakistan berinisial S
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melantik tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pelantika
PEMERINTAHAN
MADINA Longsor terjadi di lokasi tambang emas ilegal di bantaran Sungai Batang Gadis, Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Ma
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng. Ter
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pendemo diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas keamanan atau satpam di Kantor Di
PERISTIWA
MEDAN Persoalan biaya pendidikan membuat sebagian siswa yang telah dinyatakan lulus belum dapat membawa pulang ijazah mereka. Pemerintah
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Ralasen Ginting, didakwa melakukan korupsi terkait sejumlah pekerj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Julpikar Adi Candra ali
HUKUM DAN KRIMINAL
