PN Jakarta Timur juga telah menetapkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Christina Endarwati dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.
Di sisi lain, tim kuasa hukum Dokter Tifa kini menggunakan jalur praperadilan untuk menguji sejumlah aspek dalam proses hukum yang dijalani kliennya.
Kuasa hukum berpendapat status hukum Dokter Tifa setelah putusan sela perlu diperjelas, termasuk mengenai kewenangan jaksa dalam melanjutkan perkara dan memperbaiki surat dakwaan.
Persoalan tersebut selanjutnya akan bergantung pada proses persidangan dan penilaian hakim terhadap argumentasi masing-masing pihak.* (in/dh)
MEDAN Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meninjau langsung penerapan manajemen talenta berbasis evoting di Kantor Wilayah Kementerian Huk
NASIONAL
MALUKU Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) menggelar dua kegiatan di Maluku dan Maluku Utara pada Agustus 2026. Sela
PENDIDIKAN
BATU BARA Kepedulian terhadap dunia pendidikan terus mendapat perhatian di Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sum
PENDIDIKAN
OlehDr. Trisno Nugroho, S.E., MBABALI tidak pernah kekurangan pesona. Alamnya indah, budayanya kuat, masyarakatnya ramah, dan tradisinya te
OPINI
JAKARTA Pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan calon pimpinan Bank Indonesia (BI). Surat tersebut disampai
EKONOMI
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi langkah praperadilan yang diajukan dokter Tifauzia Tyassuma alias Tifa dan Roy Suryo
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat untuk Urusan Kebijakan, Elbridge Colby, besert
NASIONAL
SOLO Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menghadiri Upacara Peringatan HUT ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ista
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan perkara penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diproses hanya berdasark
NASIONAL
