JAKARTA – Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengajuan tersebut menjadi praperadilan keempat yang ditempuh Roy Suryo dalam perkara tersebut.
Roy Suryo menyebut pengajuan praperadilan berulang kali diperbolehkan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan hak yang diberikan kepada setiap warga negara.
"Orang melawan itu berarti dia baca aturan. Sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang memang membolehkan," kata Roy dalam program Interupsi, Kamis (13/8/2026).Baca Juga:
Roy menilai selama aturan masih memberikan ruang untuk mengajukan praperadilan, dirinya berhak menggunakan mekanisme hukum tersebut. Dia juga menanggapi pernyataan Jokowi yang sebelumnya mempertanyakan langkah pengajuan praperadilan secara berulang.
"Aturannya boleh. Jadi ketika aturan boleh, ya itu hak yang diberikan kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut Roy, gugatan praperadilan tersebut diajukan sebagai bagian dari upaya hukum sebelum perkara masuk ke pemeriksaan pokok perkara.
"Kalau sekarang sepanjang memang masih ada praperadilan, itu diperbolehkan ya. Kita mengajukan praperadilan sebelum masuk ke pokok," katanya.
Gugatan praperadilan keempat Roy Suryo telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada 30 Juli 2026.
Berbeda dengan gugatan sebelumnya, praperadilan kali ini berfokus pada sah atau tidaknya tindakan pencekalan Roy Suryo ke luar negeri serta penarikan sementara paspornya.
Roy Suryo sendiri merupakan salah satu tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam proses hukum perkara tersebut, dia bersama sejumlah pihak lainnya menempuh sejumlah langkah hukum untuk mempersoalkan tindakan penyidik.
Pengajuan praperadilan menjadi salah satu mekanisme hukum yang digunakan Roy untuk menguji tindakan aparat penegak hukum dalam perkara tersebut.* (in/dh)
ACEH BESAR Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) mengibarkan Bendera Merah Putih dari atas tebing Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupate
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal memperketat aturan ekspor perhiasan. Pemerintah berencana mengenakan pajak ekspor terh
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penyidik mem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke7
NASIONAL
GUNUNGSITOLI Kota Gunungsitoli berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menenga
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong transformasi 21 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di 17 kabupaten. P
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan masyarakat yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapat perlindungan pe
KESEHATAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi (Pempr
PEMERINTAHAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kota Subulussal
PEMERINTAHAN
MEDAN Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai digaungkan Pemerintah Kecamatan Medan Amplas.
NASIONAL
