Bagi masyarakat Nagan Raya, sawah menjadi salah satu sumber utama penghasilan keluarga sekaligus berperan dalam menjaga ketersediaan pangan daerah. Karena itu, pemanfaatan tambahan TKD diharapkan difokuskan pada kegiatan yang mampu mengembalikan lahan pertanian menjadi produktif dalam waktu secepat mungkin.
Meski demikian, pelaksanaan program tetap harus memperhatikan ketepatan administrasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung langkah Pemkab Nagan Raya dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengatakan pemulihan lahan pertanian perlu segera dilakukan agar produksi pangan daerah tidak terganggu.
"Kita harus memikirkan bagaimana pemulihan lahan sawah dan pertanian ini dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga tidak mengganggu produksi pertanian maupun ketahanan pangan Nagan Raya ke depan," ujarnya.
Untuk memperkuat koordinasi, Satgas PRR juga mendorong pembentukan posko di tingkat kabupaten. Posko tersebut nantinya dapat menjadi pusat pengelolaan data kerusakan, pelaksanaan program, berbagai kendala di lapangan, serta aspirasi masyarakat.
Dengan koordinasi melalui satu pintu, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penanganan sawah terdampak sehingga petani Nagan Raya dapat kembali mengolah lahannya pada musim tanam dan produksi pertanian daerah tetap terjaga.* (dh)
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
