Perpres Transportasi Online Segera Terbit, Tarif Ojol Orang hingga Kirim Makanan Bakal Diatur

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi online.

Aturan tersebut nantinya tidak hanya mencakup layanan angkutan penumpang, tetapi juga pengiriman barang dan makanan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan finalisasi Perpres tersebut dilakukan dalam rapat bersama sejumlah kementerian terkait di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.

Baca Juga:

• MoU Helsinki Genap 20 Tahun, Ini Sejumlah Janji Perdamaian Aceh yang Belum Terealisasi

Rapat itu dipimpin Dasco bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

"Alhamdulillah pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusanojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan," kata Dasco.

Menurut Dasco, pembagian kewenangan pengaturan tarif akan disesuaikan dengan jenis layanan transportasi online.

Tarif pengiriman barang dan makanan akan berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sedangkan tarif angkutan orang akan diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, pelaku transportasi online akan berada di bawah pembinaan atau naungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Kominfo dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM," sambungnya.

Setelah proses finalisasi, pemerintah akan melanjutkan pembahasan melalui tahapan harmonisasi sebelum Perpres diterbitkan.

Dasco mengatakan proses tersebut akan melibatkan organisasi atau perwakilan pengemudi transportasi online.

Pemerintah juga akan mengundang perusahaan aplikator untuk memberikan masukan sebelum aturan ditetapkan.

"Setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan Perpresnya," ujarnya.

Dengan cakupan yang lebih luas, Perpres tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi dasar pengaturan berbagai layanan yang dijalankan melalui platform transportasi online.

Tidak hanya menyangkut pengemudi ojek online yang mengangkut penumpang, tetapi juga layanan pengantaran barang dan makanan.

Rapat finalisasi Perpres transportasi online tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah.

Mereka antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.

Pembahasan aturan ini menjadi salah satu perhatian pemerintah karena transportasi online telah berkembang tidak hanya sebagai layanan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas pengiriman barang dan makanan.

Tahapan berikutnya adalah harmonisasi antarkementerian dengan melibatkan pengemudi, organisasi transportasi online, dan aplikator.

Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan menerbitkan Perpres sebagai landasan pengaturan transportasi online.* (d/ad)

MoU Helsinki Genap 20 Tahun, Ini Sejumlah Janji Perdamaian Aceh yang Belum Terealisasi

Ditangkap Bersama Pasangan Sejenis di Ruang Kerja, Kepala Inspektorat Banda Aceh Dinonaktifkan dan Jadi Tersangka

Relokasi 65 Sekolah Terdampak Bencana Dikebut, Administrasi Lahan Tak Boleh Hambat Pembangunan

Sofyan Tan: Data Sensus Ekonomi Harus Akurat agar Kebijakan Tepat Sasaran

Pemuda Tanjungbalai Diajak Jadi Penggerak Perubahan Menuju Tanjungbalai Emas

Tutup HUT ke-81 RI, Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Penurunan Bendera dan Beri Penghargaan 75 ASN