Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah menjadikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai prioritas nasional. Desakan itu disampaikan menyusul meluasnya kebakaran dan tingginya jumlah titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Alex meminta pemerintah mengambil langkah luar biasa atau extraordinary untuk mencegah kondisi karhutla semakin memburuk, terlebih Indonesia tengah menghadapi cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino.
"Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar, karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini," kata Alex kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Baca Juga:
Menurut Alex, karhutla saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi hingga aktivitas perekonomian.
Dia menyebut berdasarkan data BNPB per Rabu (19/8/2026), terdapat 1.487 titik panas yang tersebar di wilayah Kalimantan.
Rinciannya, 767 titik panas terdeteksi di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Tengah, 34 titik di Kalimantan Selatan dan 17 titik di Kalimantan Utara.
Namun, data tersebut masih memuat ketidaksesuaian penyebutan karena Kalimantan Tengah tercatat dua kali dalam rincian. Alex menyebut Kalimantan Tengah sebagai episentrum kebakaran dengan konsentrasi titik panas tertinggi.
"Penyebaran titik karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional," ujarnya.
Sejumlah pemerintah daerah bahkan memperpanjang status tanggap darurat akibat karhutla. Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, yang memperpanjang masa tanggap darurat hingga 4 September 2026.
Di Kobar, karhutla telah membakar 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian dengan 461 titik panas. Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi dua wilayah dengan dampak paling parah.
Di Arut Selatan tercatat 98 kejadian yang membakar sekitar 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kecamatan Kumai terdapat 63 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 584,41 hektare.
Alex juga menyoroti pola karhutla berdasarkan data MapBiomas Fire. Menurutnya, puncak kebakaran pada periode 2014, 2015 dan 2019 menunjukkan sekitar 61 persen kejadian karhutla berlangsung pada September hingga November, dengan puncak pada Oktober.
"Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang," katanya.
Dia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan karhutla, mulai dari penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan hingga peningkatan akurasi sistem peringatan dini berbasis satelit.
Alex juga meminta program Desa Peduli Api serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar diperluas.
"Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas," tuturnya.
Menurut Alex, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Upaya mitigasi harus diarahkan pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat serta tata kelola lahan yang berkelanjutan.
Dampak kabut asap juga mulai terasa di sejumlah daerah. Kualitas udara di Palangka Raya menjadi salah satu perhatian karena indeks kualitas udara (AQI) pada 19 Agustus 2026 mencapai 487 dan masuk kategori berbahaya.
Asap pekat juga menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun hingga sekitar 1,4 kilometer.
Sementara di Banjarbaru, kabut asap berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar. Dinas Pendidikan menunda jam masuk TK, SD dan SMP hingga pukul 09.00 Wita.
Dengan kondisi tersebut, Alex meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu mencegah kebakaran meluas dan menekan dampak terhadap masyarakat.* (d/dh)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.