JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung akan kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Langkah itu diambil setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan yang diajukannya.
Kuasa hukum Lodewyk, Jonky Hendry Mailuhuw, memastikan pihaknya akan kembali mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.
"Ya pasti (ajukan praperadilan lagi ke PN Jakarta Selatan)," kata Jonky saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026).Baca Juga:
Sebelumnya, pihak Lodewyk telah mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Namun, pengadilan tersebut juga menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan.
Setelah itu, Lodewyk mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat. Namun, PN Jakpus kembali menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut.
"Poinnya bahwa kita mengikuti putusan pengadilan," ujar Jonky.
Menurut Jonky, baik PN Jakarta Selatan maupun PN Jakarta Pusat belum pernah memeriksa pokok permohonan praperadilan Lodewyk. Kedua putusan hanya berkaitan dengan persoalan kewenangan relatif pengadilan.
"Karena kebenaran itu kan dia harus cari. Sementara putusan praperadilan baik Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat itu kan belum menyentuh dari pokok permohonan praperadilan. Jadi kita tetap akan mengajukan upaya hukum tentunya," katanya.
Jonky menegaskan pengajuan praperadilan kembali bukan ditujukan untuk menghambat proses penyidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum.
"Jadi tidak ada niat untuk menghalang-halangi. Jadi kalau ada informasi di luar bahwa Pak Lodewyk sengaja untuk menghalangi proses hukum, itu sangat tidak benar," tegasnya.
Ia mengatakan permohonan yang akan diajukan kembali pada dasarnya sama dengan permohonan sebelumnya. Pengajuan tersebut akan terus dilakukan selama belum ada pengadilan yang memeriksa pokok perkara praperadilan.
Sementara itu, hakim tunggal PN Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar dalam putusannya menyatakan perkara tersebut semestinya diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup kedudukan termohon.
"Dan berdasarkan hukum acara perdata, asas Actor Sequitur Forum Rei pada Pasal 118 HIR menyatakan, suatu gugatan harus diajukan oleh penggugat kepada wilayah hukum pengadilan negeri tempat di mana tergugat berkedudukan," kata Firman saat membacakan pertimbangan putusan.
Firman menjelaskan KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai kompetensi relatif dalam pemeriksaan praperadilan. Karena itu, penentuannya mengacu pada asas hukum acara serta praktik peradilan yang berlaku.
Menurut hakim, pemeriksaan praperadilan dalam praktik menggunakan mekanisme yang menyerupai perkara perdata sehingga kewenangan relatif ditentukan berdasarkan kedudukan termohon.
Dalam perkara Lodewyk, termohon adalah Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kedudukan Kejaksaan Agung berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Atas dasar itu, Firman menyatakan wilayah hukum yang berwenang mengadili permohonan tersebut adalah PN Jakarta Selatan, bukan PN Jakarta Pusat.
Hakim juga mempertimbangkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 2951/KPT/W10.U/KM.01.08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026 yang pada pokoknya menyatakan permohonan praperadilan diajukan ke PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau domisili termohon.
PN Jakarta Pusat juga mempertimbangkan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 105 tanggal 30 Juli 2026 yang sebelumnya menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Lodewyk.
Meski dua pengadilan sama-sama menyatakan tidak berwenang, Firman menegaskan hal itu tidak menghilangkan hak Lodewyk untuk mengajukan kembali permohonan ke pengadilan yang dianggap berwenang.
"Sehingga hak Pemohon untuk memperoleh pengujian atas upaya paksa yang dikenakan terhadap dirinya tetap hidup dan terpelihara," tegas Firman.
Dalam putusannya, Firman mengabulkan eksepsi Kejaksaan Agung dan menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan Lodewyk. Biaya perkara juga dibebankan nihil.
Dengan putusan tersebut, Lodewyk dipastikan akan kembali menempuh jalur praperadilan, kali ini dengan mengajukan permohonan ke PN Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa serta penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).* (k/dh)
JAKARTA Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah memasuki babak baru. Ruben dilaporkan telah membuat dua laporan polisi ke Polda Metr
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
