BREAKING NEWS
Minggu, 20 September 2026

Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026

Johan - Kamis, 27 Agustus 2026 12:54 WIB
Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026
Pertemuan perwakilan AMPB bertemu dengan sejumlah pimpinan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Komitmen tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB bertemu dengan sejumlah pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa menerima perwakilan AMPB di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Pertemuan berlangsung setelah Botok bersama sejumlah perwakilan AMPB menyaksikan penjelasan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna.

Botok dan perwakilan AMPB memasuki Ruang Abdul Muis sekitar pukul 10.30 WIB. Dasco dan Saan kemudian hadir sekitar pukul 10.52 WIB.

Pertemuan tersebut membahas komitmen DPR terhadap penyelesaian RUU Perampasan Aset yang selama ini menjadi salah satu tuntutan AMPB.

DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Desember

Dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026, Habiburokhman memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak akan melewati Desember 2026.

"Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026," tegasnya.

Menurut Habiburokhman, pengesahan RUU Perampasan Aset akan melengkapi sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System.

Ia mengatakan pembahasan RUU tersebut membutuhkan waktu karena aturan itu membawa konsep baru yang belum sebelumnya dimiliki Indonesia.

Berbeda dengan pembahasan KUHAP atau revisi UU Polri, DPR tidak memiliki undang-undang lama mengenai perampasan aset yang dapat langsung dijadikan dasar evaluasi.

"Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya kita miliki. Kalau KUHAP kan sudah ada KUHAP yang lama, kita tinggal kritisi KUHAP yang lama, kita apa namanya dapat pasal-pasal yang kita perbaiki," tegas Habiburokhman.

Editor
: Mass Arie
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Gubernur Sumut Dorong Bank Sumut dan Tirtanadi Melantai di Bursa Efek
Pemdes Bogak Galang Dana untuk Korban Gempa NTT, Sekdes Turun Langsung Datangi Rumah Warga
Bukan Kekurangan Regulasi, Ini Persoalan Utama Pendidikan di Aceh Menurut Iskandar Muda Hasibuan
Mengapa RUU Perampasan Aset Lama Dibahas? Ini Penjelasan Komisi III DPR
2 dari 65 Orang yang Diamankan Polda Metro Jelang Demo DPR Jadi Tersangka, Polisi Ungkap Ada Konsolidasi Kelompok Anarko
Kabar Baik! Inflasi Medan Juli 2026 Hanya 0,05 Persen, Terendah di Sumut
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru