Anggaran MBG Bakal Dipangkas, Purbaya: Ribuan Dapur Dievaluasi Tahun Ini

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjalani efisiensi anggaran. Penghematan tersebut mulai dilakukan pada 2026 dan diharapkan dapat menekan kebutuhan anggaran MBG pada 2027.

Purbaya menyampaikan hal itu setelah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan MBG sekaligus langkah perbaikan efisiensi di BGN.

"Nggak ada masukan, diskusi aja dia. Ceritain kemajuannya apa. Langkah-langkah untuk memperbaiki efisiensi BGN seperti apa. Saya sih senang lihat laporannya dia. Diskusi dengan dia tadi," kata Purbaya.

Baca Juga:

• Sasar Pelosok Terluar BGN Genjot Ribuan Dapur SPPG ke Wilayah 3T Mulai September Tanpa Tambah Anggaran

Menurut Purbaya, efisiensi akan membuat anggaran yang digunakan tidak sebesar pagu yang telah dianggarkan.

"Tadi minta apa ya? Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan, yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan, yang dipakai nanti," ujarnya.

Purbaya mengatakan langkah efisiensi tersebut sudah mulai diterapkan pada 2026. Jika berjalan sesuai rencana, penghematan itu diperkirakan berlanjut pada tahun berikutnya.

"2026. Otomatis kalau itu bagus ya, ke 2027 juga akan ke bawah efisiensinya. Saya sih berdoa lebih turun. Sepertinya lebih turun. Tapi Anda tanya ke BGN, angka persisnya," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga mencakup penataan fasilitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Purbaya menyebut terdapat rencana pembukaan sekitar 13.000 dapur. Namun, sejumlah dapur juga akan dievaluasi dan ditutup apabila dinilai tidak sesuai dengan desain atau standar yang ditetapkan.

"Ada yang dibuka, ada yang ditutup juga kan. 13.000. Tadi ngomong-ngomong itu dia yang bilang adalah 2.700 yang di T3 ya? Itu akan dibuka yang 13 ribu tapi begini, dia juga bilang akan ada yang ditutup berapa ratus ya yang nggak sesuai dengan desainnya," kata Purbaya.

Selain dapur MBG, mekanisme pemberian insentif kepada satuan pelayanan juga menjadi perhatian. Purbaya menyebut terdapat rencana perubahan mekanisme insentif yang selama ini disebut mencapai Rp6 juta per hari untuk satuan pelayanan.

Menurutnya, BGN berencana melakukan penyesuaian agar pemberian insentif tersebut lebih tepat sasaran.

"Dia bilang akan dirubah, tapi saya nggak tahu. Anda tanya ke BGN deh. Tapi dia bilang akan dirubah supaya lebih tepat sasaran," ujarnya.

Purbaya juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap seluruh dapur MBG untuk memastikan operasional berjalan sesuai standar.

Melalui akun Instagram resminya, Purbaya menyampaikan pemerintah berkomitmen mengevaluasi seluruh dapur MBG sekaligus mengambil tindakan terhadap unit yang tidak memenuhi ketentuan.

"Pemerintah berkomitmen untuk mengevaluasi seluruh dapur MBG agar beroperasi sesuai standar yang ditetapkan demi menghindari dampak negatif terhadap anak-anak dan konsumen lainnya, serta menindak tegas dapur yang terindikasi melanggar standar dan aturan yang berlaku," tulis akun @menkeuri.

Efisiensi dan evaluasi tersebut dilakukan seiring perluasan program MBG ke lebih banyak wilayah. Pemerintah juga tengah melakukan penataan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran dan sesuai standar.

Purbaya belum mengungkap besaran pasti anggaran MBG setelah efisiensi. Ia meminta angka detail mengenai kebutuhan anggaran 2026 dan proyeksi 2027 ditanyakan langsung kepada BGN.* (in/dh)

Sasar Pelosok Terluar BGN Genjot Ribuan Dapur SPPG ke Wilayah 3T Mulai September Tanpa Tambah Anggaran

Adu Gengsi 66 Tim Futsal Pelajar Saling Sikut Sengit Warnai Penutupan Piala RA CUP 2026 di GOR Langkat

BGN Kembalikan Rp311 Miliar Dana MBG ke Kas Negara, Ini Penyebabnya

Golkar Pasang Badan Kawal RUU Perampasan Aset, Sarmuji Tegaskan: Cepat Boleh, Tapi Jangan Sampai Disalahgunakan

Puan Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Paling Lambat 15 Desember 2026

Pemprov Sumut dan BI Perkuat Ekonomi Syariah, UMKM Ditarget Bebas dari Jerat Rentenir