Said Iqbal mengatakan masing-masing kelompok memiliki usulan yang tidak selalu sama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa menyatukan kepentingan dalam RUU Ketenagakerjaan bukan perkara sederhana.
"Ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak mudah menyatukan kepentingan yang terpolarisasi ini," tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menargetkan RUU Ketenagakerjaan dapat rampung pada Oktober 2026. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah mengatakan pemerintah memiliki jadwal pembahasan yang padat untuk mengejar target tersebut.
"Kita memiliki timeline yang sangat padat dan menantang, di mana penyelesaian RUU ini ditargetkan dapat rampung pada bulan Oktober mendatang. Artinya, waktu kita bergerak sangat cepat," kata Afriansyah dalam keterangan resmi, Kamis (27/8/2026).
Menurut Afriansyah, percepatan pembahasan diperlukan karena aturan ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja. Pemerintah juga menyatakan tetap membuka ruang bagi buruh dan pengusaha untuk menyampaikan masukan.
Perubahan teknologi, otomatisasi, perkembangan rantai pasok global, ekonomi hijau dan dinamika regulasi internasional disebut menjadi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam aturan ketenagakerjaan baru.
"Tantangan dunia kerja saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi, otomatisasi, perubahan rantai pasok global, ekonomi hijau, serta dinamika regulasi internasional menuntut kita menyiapkan regulasi nasional yang komprehensif," ujarnya.
Perbedaan pandangan antara target pemerintah dan permintaan dari kalangan buruh menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Said Iqbal meminta seluruh pihak mengutamakan kualitas regulasi agar aturan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru dalam hubungan industrial.
Menurut dia, apabila pembahasan tidak dapat diselesaikan sesuai target Oktober, pemerintah dan DPR tetap harus menempuh mekanisme yang sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Pembahasan RUU Ketenagakerjaan kini menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serikat pekerja dan pengusaha. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang mendukung perkembangan ekonomi.* (k/dh)
MEDAN Sekitar 250 alumni eks Departemen Penerangan (Deppen) Sumatera Utara (Sumut) berkumpul dalam Temu Kangen Anantakupa Sumut. Pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menilai kemajuan suatu negara tidak boleh be
NASIONAL
BANJAR Penggunaan helikopter water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan berdampak pada kola
PERISTIWA
KUPANG Masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) diperpanjang selama 14 hari hingga 12 September 2026. Perpanja
NASIONAL
JAKARTA Polisi mengamankan pengemudi mobil pikap yang viral setelah menabrak Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR dan aparat saat kericuhan de
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta PSSI melakukan pembenahan jika ingin serius mengejar tiket Piala Dunia
NASIONAL
JAKARTA Bilal Hasan membuka debutnya di UFC dengan kemenangan spektakuler. Petarung Indonesia itu mengalahkan Nilson Rojas asal Peru lewat
OLAHRAGA
TOKYO Pemerintah Jepang mengirim tiga helikopter angkut dan sekitar 600 personel Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) untuk membantu Indonesia m
INTERNASIONAL
JAKARTA Sejumlah warga menyatakan setuju dengan rencana pemerintah mengatur pembelian elpiji 3 kilogram (kg) berdasarkan desil. Namun, mer
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga ada semacam setting di balik kerusuhan yang terjadi setelah demonstrasi di depan
NASIONAL
