JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati langkah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung yang kembali mengajukan praperadilan. Namun, Kejagung akan mencermati permohonan tersebut karena merupakan pengajuan praperadilan yang ketiga.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak hukum tersangka yang dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Kejaksaan menghormati pengajuan praperadilan sebagai hak hukum tersangka yang dijamin oleh KUHAP. Karena itu, silakan hak tersebut digunakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," kata Anang kepada wartawan, Sabtu (29/8/2026).Baca Juga:
Meski demikian, Anang mengingatkan terdapat batasan dalam pengajuan praperadilan berdasarkan KUHAP baru. Ia menyebut ketentuan tersebut akan menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan jaksa dalam menghadapi gugatan Lodewyk.
"Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa permohonan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama," ujarnya.
Karena permohonan kali ini merupakan pengajuan ketiga, tim jaksa akan mempelajari materi gugatan secara menyeluruh sebelum menyampaikan jawaban di persidangan.
"Hal tersebut akan menjadi bagian dari argumentasi hukum Kejaksaan di persidangan, termasuk mengenai aspek kewenangan pengadilan, legal standing, objek praperadilan, maupun batasan pengajuan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP baru," kata Anang.
Kejagung juga memastikan akan mengikuti seluruh proses persidangan dan memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan Lodewyk.
Sementara mengenai pokok perkara, Kejagung tetap meyakini tindakan penyidikan maupun upaya paksa yang dilakukan terhadap Lodewyk telah didasarkan pada alat bukti yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum acara.
Lodewyk kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 150/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada Rabu (26/8/2026).
Dalam perkara tersebut, Lodewyk tercatat sebagai pemohon. Sementara termohon ialah Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.
Permohonan kali ini berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan.
TOKYO Pemerintah Jepang mengirim tiga helikopter angkut dan sekitar 600 personel Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) untuk membantu Indonesia m
INTERNASIONAL
JAKARTA Sejumlah warga menyatakan setuju dengan rencana pemerintah mengatur pembelian elpiji 3 kilogram (kg) berdasarkan desil. Namun, mer
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga ada semacam setting di balik kerusuhan yang terjadi setelah demonstrasi di depan
NASIONAL
DENPASAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga pejabat Imigrasi di Bali terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan izi
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan pencurian uang Rp1,2 miliar yang melibatkan karyawan konten kreator Vilmei kembali menjadi sorotan. Karyawan bernama
ENTERTAINMENT
JAKARTA Penolakan praperadilan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie AdriaFebrie Adriansyah oleh Pengadil
NASIONAL
JAKARTA Timnas Indonesia U20 telah menyiapkan 23 pemain untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Laos. Skuad Garuda Muda memb
OLAHRAGA
JAKARTA Polda Metro Jaya membagi pihakpihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan demo 27 Agustus 2026 menjadi enam klaster berdasarkan pe
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyebut industri olahraga memiliki potensi besar untuk mendor
EKONOMI
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah pengungsi akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah 16
NASIONAL
