Kompak Mangkir dari Persidangan, JPU dan Kemenkeu Absen, Praperadilan Jilid V Roy Suryo Terpaksa Diundur Pekan Depan

JAKARTA - Sidang perdana praperadilan kelima yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ditunda hingga pekan depan. Penundaan terjadi karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Menteri Keuangan selaku turut termohon tidak hadir dalam persidangan, Senin (31/8/2026).

Perkara dengan nomor registrasi 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tersebut berkaitan dengan permohonan ganti kerugian atas upaya paksa yang dilakukan terhadap Roy Suryo dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hakim tunggal I Ketut Darpawan mengatakan Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Menteri Keuangan telah menerima panggilan sidang secara sah dan patut. Namun, kedua pihak tersebut tidak hadir saat persidangan dimulai dan tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadiran mereka.

Baca Juga:

• Ibarat Meludahi Matahari! Pengasuh Ponpes Somalangu Pasang Badan Bela Jokowi dari Badai Fitnah dan Caci Maki

Dalam persidangan, hanya pihak Polda Metro Jaya yang hadir sebagai termohon.

"Kejaksaan Tinggi Jakarta sudah kami panggil dengan surat tanggal 21 Agustus 2026, sudah diterima tanggal 23 Agustus. Jadi sudah sah, sudah patut, tapi sampai saat ini kami tidak menerima surat atau kabar mengenai ketidakhadiran mereka," kata I Ketut Darpawan.

Hakim juga menyampaikan hal serupa terkait Menteri Keuangan yang menjadi pihak turut termohon dalam permohonan praperadilan tersebut.

"Sudah patut, tapi sampai sekarang juga tidak ada kabar apa-apa kenapa tidak hadir, dan pada hari ini juga tidak hadir," ujarnya.

Karena pihak yang dipanggil belum hadir, hakim memutuskan melakukan pemanggilan ulang. Sidang lanjutan dijadwalkan digelar pada Senin, 7 September 2026.

"Jadi sebagaimana biasa, hukum acara, kita akan panggil sekali lagi. Kalau tidak hadir juga tanpa alasan, kita akan lanjut. Jadi kita akan bersidang kembali tanggal 7 September, hari Senin," kata hakim.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji, membenarkan persidangan ditunda karena pengadilan masih perlu memanggil kembali Kementerian Keuangan dan JPU.

"Sidang ini akan ditunda minggu depan karena masih ada panggilan terhadap Kementerian Keuangan dan juga Jaksa Penuntut Umum," kata Gafur kepada wartawan setelah persidangan.

Gafur menjelaskan praperadilan jilid V tersebut diajukan sebagai tindak lanjut dari putusan praperadilan ketiga. Dalam perkara sebelumnya, permohonan Roy Suryo dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kekurangan pihak.

Pada permohonan terbaru, tim hukum Roy Suryo memasukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang sebelumnya belum dilibatkan dalam perkara.

Roy Suryo juga menyoroti ketidakhadiran pihak termohon dan turut termohon dalam persidangan. Dia mengatakan seluruh pihak telah menerima panggilan dari pengadilan, tetapi persidangan belum dapat dilanjutkan karena pihak terkait tidak hadir.

"Surat panggilan sudah layak dan patut untuk diterima oleh mereka. Hanya saja tidak ada kabar sampai dengan sidang. Sebenarnya tadi ada upaya untuk menunggu mereka kalau-kalau mereka datang, tapi ternyata mereka tidak datang," ujar Roy.* (in/dh)

Ibarat Meludahi Matahari! Pengasuh Ponpes Somalangu Pasang Badan Bela Jokowi dari Badai Fitnah dan Caci Maki

"Jabatan Itu Cuma Sampingan", Jokowi Bagikan 3 Petuah Jawa soal Kuasa, Pintar, dan Kecepatan

Sentil Tokoh Suka Pamer Pintar, Jokowi: Lamun Siro Pinter, Ojo Minteri!

Beda Nasib di Ruang Sidang, Dua Terdakwa Korupsi MFF Lolos Bebas, Jaksa Pilih 'Pikir-pikir' Sambil Pasang Kuda-kuda

Dokter Tifa Ajukan Keberatan Lawan Dakwaan Kasus Ijazah Jokowi

Dari Kursi Terdakwa Jadi Peneliti, Dokter Tifa Ngaku Jadikan Sidang Kasus Ijazah Jokowi sebagai Bahan Riset Akademis