Ramai Isu 8 WNI Jadi Tentara Rusia, Yusril Minta Publik Jangan Gegabah: Bisa Jadi Korban Penipuan, Bisa Juga Kehilangan Kewarganegaraan!

"Status kewarganegaraan seseorang tidak boleh kita tentukan hanya berdasarkan pemberitaan atau informasi sepihak. Harus ada penelitian dan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Menurut Yusril, apabila nantinya terbukti seseorang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai mekanisme hukum, termasuk melalui keputusan Menteri Hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan.

"Prinsipnya, kita tidak boleh mencampuradukkan antara dugaan dengan fakta hukum. Pemerintah akan bertindak berdasarkan fakta yang terverifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Informasi mengenai delapan WNI tersebut sebelumnya dipublikasikan badan intelijen luar negeri Ukraina pada 27 Agustus 2026. Dalam laporannya, pihak Ukraina menyebut Rusia merekrut warga negara asing untuk bergabung dalam perang melawan Ukraina.

Lembaga tersebut juga menyebut adanya tawaran gaji tinggi, tugas non-kombatan, percepatan kewarganegaraan Rusia dan tunjangan sosial dalam proses perekrutan warga asing.

Meski demikian, pemerintah Indonesia hingga kini masih melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran identitas, proses perekrutan dan status keterlibatan delapan WNI yang disebut dalam laporan tersebut.* (k/dh)

"Jangan Sampai Lembaga Pengawas Maladministrasi Justru Lahir dari Proses yang Tak Legal", Eks Kepala BAIS Kritik Penetapan Ketua Ombudsman

Modus Baru! 8 WNI Terjebak Jadi Serdadu Rusia via Iming-iming Gaji Besar

Janji Gaji Tinggi hingga Kewarganegaraan Instan, Modus Rusia Diduga Rekrut 8 WNI Jadi Tentara Terbongkar

Delapan Nama WNI Muncul di Data Intelijen Ukraina sebagai Tentara Rusia, Menhan RI Justru Mengaku Belum Tahu

"Jangan Ikut Lari dari Persoalan Rakyat", Pengamat Puji Merdeka Run tapi Beri Sindiran Tajam ke Pemerintah

Tonggak Baru Penegakan Hukum Tanjungbalai Karolina Selfia Br Sitepu Resmi Dilantik Jadi Ketua PN