Bukan Cuma Buat Podcast! Menkop Ferry Blak-blakan Rinci Alokasi Anggaran Rp103 Miliar untuk Komunikasi Publik di Depan DPR

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan pemberitaan mengenai anggaran Rp103 miliar yang disebut dialokasikan khusus untuk podcast. Ferry menegaskan anggaran tersebut tidak diperuntukkan hanya untuk produksi podcast, melainkan mendukung kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi.

Ferry menjelaskan anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari fungsi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, hingga dukungan tata usaha, teknologi informasi dan infrastruktur.

"Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian," jelas Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga:

• Anggaran Disunat Rp 69 Miliar, BNN Blak-blakan Tak Sanggup Sokong Program Prioritas Presiden

Pernyataan tersebut disampaikan Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jajaran Kementerian Koperasi serta anggota Komisi VI DPR RI.

Ferry mengatakan komunikasi publik membutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional agar informasi mengenai kebijakan serta program pemerintah dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami dan menjangkau masyarakat secara luas.

"Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan," ujarnya.

Menurut Ferry, dukungan komunikasi publik dibutuhkan agar berbagai program perkoperasian dapat tersampaikan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia. Hal itu mencakup koperasi yang telah berjalan maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sedang dikembangkan.

"Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Ferry.

Dalam rapat tersebut, Kemenkop juga mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat berbagai program perkoperasian. Tambahan anggaran itu diarahkan antara lain untuk penguatan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan koperasi.

"Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi punya tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting dan KDKMP," kata Ferry.

Ia menegaskan Kementerian Koperasi berkomitmen agar setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel serta menghasilkan kinerja yang dapat diukur.

Anggaran Disunat Rp 69 Miliar, BNN Blak-blakan Tak Sanggup Sokong Program Prioritas Presiden

KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 774 Miliar untuk 2027, Ini Alasannya

Polri Ajukan Pergeseran Anggaran Rp3,6 Triliun, Minta Tambahan Rp66 Triliun untuk 2027

Komnas HAM Hanya Dapat Rp94,2 Miliar untuk 2027, Anis Hidayah: Belum Cukup

BRT Mebidang Telan Rp500 Miliar Setahun, Pemko Medan Bidik Pembiayaan dari APBN

Menkop Minta Tambahan Rp4,53 Triliun, Terbesar untuk Awasi Koperasi Desa