JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyoroti dampak psikologis yang dapat dialami anak-anak setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur.
Arifah mengatakan proses pemulihan anak tidak cukup hanya berfokus pada kondisi fisik. Dukungan psikologis dan sosial juga diperlukan agar anak dapat kembali beraktivitas tanpa rasa takut atau trauma.
"Trauma healing bukan sekadar pelengkap dalam proses pemulihan anak. Anak perlu diberikan ruang untuk bercerita, didengarkan, ditenangkan, dan diyakinkan bahwa mereka berada dalam kondisi aman," ujar Arifah saat mengunjungi Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, dikutip dari siaran pers, Sabtu (5/9/2026).Baca Juga:
Menurut Arifah, pendampingan psikologis perlu terus diberikan meski anak sudah keluar dari fasilitas kesehatan dan kembali ke lingkungan pesantren maupun sekolah.
Dia mengingatkan agar anak tidak sampai mengalami trauma terhadap makanan, enggan kembali ke sekolah, maupun mendapatkan stigma akibat kejadian tersebut.
"Jangan sampai anak trauma untuk makan, atau kembali ke sekolah, atau justru mendapatkan stigma, disalahkan, atau merasa takut untuk kembali beraktivitas," katanya.
Terkait penyebab dugaan keracunan, Arifah meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi dari pihak berwenang. Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan terhadap seluruh proses penyediaan makanan.
Rangkaian tersebut mencakup bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi sebelum makanan diterima dan dikonsumsi anak.
"Kita perlu melihat kejadian ini secara menyeluruh. Jangan sampai kita hanya sibuk mencari siapa yang salah, sementara celah dalam sistemnya tidak diperbaiki," ujar Arifah.
Dia menilai hal terpenting dari evaluasi kasus tersebut adalah menemukan titik lemah dalam pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Karena itu, Arifah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) program MBG, termasuk pada rantai pasok, pengolahan makanan, penyimpanan, pengemasan, hingga proses distribusi.
Selain evaluasi, pengawasan dinilai perlu dilakukan secara berlapis sebelum makanan sampai kepada anak-anak. Mekanisme tersebut mencakup quality control dan quality assurance untuk memastikan makanan aman dikonsumsi.
JAKARTA Pemerintah memprioritaskan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKM
PEMERINTAHAN
LAMPUNG SELATAN Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi menerus sejak Jumat (4/9/2026) pukul 23.07 WIB. Meski aktivitas vulkanik men
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) akan memindahkan kantor pusatnya dari Jalan Kebon Sirih Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, ke Gedung Graha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao ke kediaman Presiden ke7 RI Joko
POLITIK
BEIJING Jumlah korban tewas akibat banjir bandang disertai tanah longsor yang menerjang wilayah Nepal dan China terus bertambah. Hingga Ju
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menegaskan operator telekomunikasi harus mematuhi aturan perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Sisa kuota ya
NASIONAL
JAKARTA Indonesia Police Watch (IPW) mendorong Polda Metro Jaya mengusut dugaan adanya aktor intelektual di balik kerusuhan saat aksi demo
NASIONAL
JAKARTA Menggunakan jaringan WiFi milik orang lain tanpa izin ternyata memiliki konsekuensi dalam ajaran Islam. Perbuatan tersebut dapat d
AGAMA
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung kembali mengajukan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung).
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyoroti dampak psikologis yang dapat dialami anakanak
NASIONAL
