Keracunan MBG Terus Terjadi, Pengamat: Jika Presiden Prabowo Tetap Memaksakan, Saya Akan Mundur Kalau Saya sebagai Kepala BGN

JAKARTA— Kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program tersebut secara serius di tengah munculnya kasus keracunan di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• IMT-GT ke-32 Sukses Digelar: Sumut Tawarkan Proyek Investasi Triliunan, Forum Sumatera 10 Mengemuka

Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan yang dikutip dalam laporan tersebut, sejak program MBG diluncurkan pada Januari 2025 hingga September 2026, sekitar 50.000 orang disebut mengalami keracunan yang berkaitan dengan program tersebut di 36 provinsi.

Sepanjang 2026, kasus dugaan keracunan MBG juga kembali muncul di berbagai daerah. Salah satu kasus dengan jumlah korban cukup besar terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan lebih dari 800 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.

Meski berbagai kasus tersebut bermunculan, pemerintah tetap melanjutkan program MBG karena dinilai masih dibutuhkan masyarakat.

Fernando Emas menilai keberlanjutan program di tengah banyaknya laporan keracunan menunjukkan pemerintah belum cukup mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat.

"Program ini berjalan kan karena beliau (Presiden Prabowo). Sudah banyak pihak meminta ini dihentikan sementara dilakukan evaluasi."

"Tetapi Prabowo tetap dengan kekeuhnya, dengan angkuhnya sebagai presiden yang begitu bebalnya tidak mau mendengarkan kritik masukan sehingga program ini masih tetap berjalan," kata Fernando Emas dalam Program 'On Focus' di Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat (11/9/2026).

Fernando mengatakan keputusan untuk tetap menjalankan program MBG dinilai memiliki dampak yang perlu diperhatikan, terutama karena kasus gangguan kesehatan pada penerima manfaat masih dilaporkan di sejumlah daerah.

"Karena program ini masih tetap berjalan, makanya belakangan ini kan sampai ada korban yang begitu banyak."

"Dan bukan hal sepele, bukan hal yang kecil ini, karena sudah sampai mencapai ratusan orang yang belakangan ini apa mengalami keracunan."

"Jadi sudah sangat wajar kalau misalnya Presiden Prabowo dilaporkan terkait dengan keracunan akibat programnya tersebut." tegas Fernando.

Ia juga menyoroti posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam pelaksanaan program MBG.Menurut Fernando, jika dirinya berada dalam posisi Sudaryono dan program tersebut tetap dipaksakan berjalan meski berbagai persoalan muncul, ia memilih mengundurkan diri.

"Kalau kalau saya jadi Pak Sudaryono dengan persoalan ini saya akan menyatakan mengundurkan diri, kalau Pak Prabowo masih memaksakan untuk pelaksanaan program MBG di tengah banyaknya persoalan dan banyaknya korban dari pelaksanaan program ini," ungkap Fernando.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bongkar Penyebab Harga Ayam Tinggi: Rantai Pasok Terlalu Panjang

Di sisi lain, BGN telah melakukan evaluasi terhadap berbagai kasus dugaan keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan hasil evaluasi menunjukkan mayoritas insiden diduga berkaitan dengan ketidakpatuhan pengelola dapur terhadap Standar Operasional Prosedur atau SOP.

Pelanggaran tersebut disebut terjadi dalam sejumlah tahapan, mulai dari penerimaan bahan makanan, penyimpanan, pengaturan suhu hingga batas waktu konsumsi.

"Kami tadi sudah, sudah jelaskan juga di dalam. Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP."

"Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu," ungkapnya.

Sudaryono mengatakan BGN sebelumnya telah menerapkan pengaturan jam kerja bagi Kepala Dapur dan Pengawas Gizi.Keduanya dijadwalkan bekerja pada dini hari dan sore hari untuk memperketat pengawasan terhadap proses penyediaan makanan.

Menurut Sudaryono, penerapan pola tersebut sempat membuat kasus dugaan keracunan berada dalam kondisi relatif landai selama sekitar tiga pekan.

Namun, laporan kembali muncul di sejumlah daerah, di antaranya Sidoarjo, Agam, dan Rembang.

"Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kami. So far dengan kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama 3 minggu."

"Kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana? Di Lasem ya, ini di Rembang ya. Ini tentu saja kami sangat, sangat terpukul sebetulnya. Tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah," ucapnya.

Baca Juga:

• Kapolri: Pungli dan Premanisme di Kawasan Industri, Akan Ditindak

Munculnya kembali kasus dugaan keracunan membuat BGN menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap tata kelola program MBG secara menyeluruh.Pembenahan tidak hanya menyangkut proses penyediaan makanan, tetapi juga aturan, alur pelaksanaan hingga tata kelola keuangan.

"InsyaAllah ini kami, kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow, flow, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya, ya. Kami kemudian terus berkoordinasi, data antar kementerian/lembaga yang terkait-terkait MBG ini juga saling, udah saling ngobrol, sehingga BGN ini tidak hanya ngasih makan orang kemudian kenyang, selesai, enggak," ujarnya.

Sudaryono menegaskan keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang telah disalurkan kepada penerima manfaat.

Menurut dia, program tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap status gizi masyarakat dan hasilnya dapat dipantau secara terukur.Salah satu instrumen yang akan digunakan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Integrasi data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memantau perkembangan fisik dan status gizi anak setelah menerima MBG dalam periode tertentu.

"Tapi output dan impact yang kita inginkan adalah si A yang ber-NIK ini, yang sekolah di SD ini, itu kemudian setelah diberikan MBG selama sekian bulan, di catatan sistemnya Kementerian Kesehatan bisa kita tarik datanya sehingga kita bisa tahu perkembangan gizinya. Yang tadinya kurus tambah gemuk enggak? Yang tadinya apa, underweight itu jadi kemudian normal enggak? Yang tadinya pendek jadi tinggi enggak? Dan lain-lain, itu kan intinya itu," pungkasnya.

Kasus dugaan keracunan MBG kini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan makanan sekaligus kesehatan penerima manfaat.

Pemerintah dan BGN masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk memastikan standar keamanan pangan dipatuhi oleh seluruh pengelola dapur MBG.* (tb/ad)

Baca Juga:

• Jejaring Rakyat Miskin Minta DPR Hentikan Pembagian Sertifikat Tanah Secara Individu

IMT-GT ke-32 Sukses Digelar: Sumut Tawarkan Proyek Investasi Triliunan, Forum Sumatera 10 Mengemuka

Pemko Medan Bongkar Penyebab Harga Ayam Tinggi: Rantai Pasok Terlalu Panjang

Kapolri: Pungli dan Premanisme di Kawasan Industri, Akan Ditindak

Jejaring Rakyat Miskin Minta DPR Hentikan Pembagian Sertifikat Tanah Secara Individu

Longsor di STM Hulu Ganggu Akses Warga, Pemkab Deli Serdang Siapkan Jalan Alternatif

54 Warga Deli Serdang Gugat PTPN I, Kodaeral I dan BPN soal Sengketa Lahan 270 Hektare: Kami Tidak Melawan Negara!