Sebelumnya, lima fraksi di DPRD Tapanuli Tengah sempat mendorong wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu.
Kelima fraksi tersebut berasal dari Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan tidak optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.
Juru bicara lima fraksi tersebut, Hazmi Arif Simatupang, mengatakan pihaknya menemukan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk.
Selain persoalan anggaran, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan banjir di Tapanuli Tengah.
Mereka menilai respons pemerintah daerah berjalan lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal.
"Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," kata dia, Sabtu, 5 September 2026.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan DPRD Tapanuli Tengah tidak melanjutkan wacana pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu.
DPRD Tapteng juga telah menggelar rapat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah permintaan DPRD yang sebelumnya tidak diakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah.
Terdapat 10 poin permintaan DPRD Tapteng yang sebelumnya disebut dipangkas oleh Pemkab Tapteng.
Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite, mengatakan proses pemakzulan masih sebatas wacana dan memiliki tahapan panjang apabila benar-benar dilanjutkan.
"Sebenarnya pemakzulan kan masih wacana aja situ. Dan itu kan masih panjang tahap-tahapnya kalau berproses pun itu," kata Joneri, Jumat, 11 September 2026.
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saipul Abdi, mengungkap dugaan intimidasi dalam sidang perkara korupsi pengadaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak sampai mengorbankan kepentingan m
NASIONAL
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 14 Septem
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Tepat sebulan berlalu, dugaan keracunan yang melibatkan ratusan murid dari dua sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
PERISTIWA
BATU BARA Dalam rangka memperkuat kepatuhan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Andre Taulany dikabarkan mulai mengurus kelengkapan administrasi pernikahan dengan aktris Amanda Rigby. Kabar tersebut muncul se
ENTERTAINMENT
TAPTENG Hujan deras memicu banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Minggu, 13 September 2026. Se
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) merespons penetapan yang menyatakan pengajuan banding jaksa penuntut umum (JPU) dal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya mengamankan dan menertibkan ase
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi. Menurut
HUKUM DAN KRIMINAL
