Tito Karnavian Ingatkan DPRD dan Pemkab Tapteng: Jangan Korbankan Warga Demi Kepentingan Politik

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama warga yang masih menghadapi dampak bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

Pernyataan itu disampaikan Tito menanggapi wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang sempat bergulir di DPRD Tapteng.

Polemik tersebut juga berkaitan dengan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapteng.

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo, 20 Murid SMKN 1 Merdeka Dilarikan ke Rumah Sakit

Menurut Tito, pemerintah daerah saat ini seharusnya memprioritaskan pemulihan kondisi masyarakat setelah bencana banjir.

Ia mengaku telah bertemu dengan pihak DPRD maupun jajaran eksekutif Kabupaten Tapteng untuk memediasi perbedaan yang terjadi.

"Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat," kata Tito usai rapat di kompleks parlemen, Senin, 14 September 2026.

Dalam mediasi tersebut, Tito meminta pejabat eksekutif dan legislatif di Tapanuli Tengah mengesampingkan perbedaan politik dan bergotong royong menangani dampak bencana.

Ia menilai pemulihan masyarakat harus menjadi perhatian utama karena sebagian warga bahkan kembali harus mengungsi akibat banjir susulan.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penanganan bencana di wilayah tersebut.

Tito mengatakan Presiden telah mencairkan anggaran sebesar Rp123 miliar pada April dan kembali menambahkan Rp14 miliar pada Agustus.

"Tapi jangan sampai ini kemudian saya dengar realisasinya masih kecil karena salah satunya perdebatan dengan DPR. Nah, janganlah," katanya.

Tito menekankan, persoalan politik antara pemerintah daerah dan DPRD seharusnya tidak menghambat penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.

Sebelumnya, lima fraksi di DPRD Tapanuli Tengah sempat mendorong wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu.

Kelima fraksi tersebut berasal dari Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan tidak optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.

Juru bicara lima fraksi tersebut, Hazmi Arif Simatupang, mengatakan pihaknya menemukan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk.

Selain persoalan anggaran, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan banjir di Tapanuli Tengah.

Mereka menilai respons pemerintah daerah berjalan lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal.

"Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," kata dia, Sabtu, 5 September 2026.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan DPRD Tapanuli Tengah tidak melanjutkan wacana pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu.

DPRD Tapteng juga telah menggelar rapat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah permintaan DPRD yang sebelumnya tidak diakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah.

Terdapat 10 poin permintaan DPRD Tapteng yang sebelumnya disebut dipangkas oleh Pemkab Tapteng.

Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite, mengatakan proses pemakzulan masih sebatas wacana dan memiliki tahapan panjang apabila benar-benar dilanjutkan.

"Sebenarnya pemakzulan kan masih wacana aja situ. Dan itu kan masih panjang tahap-tahapnya kalau berproses pun itu," kata Joneri, Jumat, 11 September 2026.

Dengan keputusan DPRD untuk tidak melanjutkan wacana tersebut, Tito berharap pemerintah daerah dan DPRD Tapteng dapat kembali fokus pada penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak banjir.* (cn/ad)

Sejumlah Wilayah Tapteng Dilanda Banjir, BPBD Evakuasi 37 Warga

Cegah Sengketa, Pemko Medan Percepat Sertifikasi 200 Aset di BPN

Detik-detik Purbaya Terima Telepon Saat Masih Rapat di DPD, Beberapa Jam Kemudian Dicopot dari Kursi Menkeu

Suahasil Gantikan Purbaya sebagai Menkeu, Samuel F. Silaen: Jadilah Penjaga Uang Negara, Bukan Pelayan Politik Jangka Pendek

Dua Kepling di Medan Tersandung Kasus Narkoba, Begini Respons Wali Kota Rico Waas

Tinjau Penyaluran Bantuan Pangan, Wali Kota Tanjungbalai: Beras Wajib Dibawa Pulang, Jangan Dijual