Ada Struktur Bayangan di Kementerian ATR/BPN? Begini Penjelasan KPK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ida Yulidina, istri Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara setelah suaminya dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Keuangan.
Purbaya resmi digantikan Suahasil Nazara dalam perombakan kabinet pada Senin, 14 September 2026.
Serah terima jabatan Menteri Keuangan kemudian dilakukan di Kementerian Keuangan pada Selasa, 15 September 2026.Baca Juga:
Di tengah pergantian tersebut, unggahan Ida Yulidina di media sosial menjadi perhatian publik.
Ida menyinggung kondisi Indonesia melalui sebuah pernyataan yang diunggah pada Senin, 14 September 2026.
"Emang negara kita tidak bisa diperbaiki, kebanyakan orang jahatnya daripada yang jujur," tulis Ida Yulidina, dikutip dari akun media sosial miliknya, Rabu, 16 September 2026.
Unggahan tersebut kemudian mendapat beragam respons dari warganet.
Sejumlah pengguna media sosial turut mempertanyakan alasan Purbaya dicopot dari posisi Menteri Keuangan.
Ida juga beberapa kali membalas komentar warganet yang menanggapi unggahannya.
Dalam salah satu tanggapannya, Ida menyampaikan bahwa Purbaya telah berusaha sebaik mungkin selama menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.
"Sudah berusaha sebaik mungkin. Maaf kalau masih mengecewakan," kata Ida dalam kolom komentar.
Ida kemudian mengatakan bahwa kebenaran mengenai persoalan yang terjadi akan terungkap.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu
PEMERINTAHAN