Ada Struktur Bayangan di Kementerian ATR/BPN? Begini Penjelasan KPK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB)
HUKUM DAN KRIMINAL
"Kalau tidak dibarengi dengan alokasi anggaran pada proyek yang bernilai strategis dan memberikan banyak manfaat ke masyarakat, maka yang terjadi adalah penambahan beban utang dalam jangka panjang," ujarnya.
"Ruang gerak APBN ke depan menjadi lebih sempit dan berpotensi membuat APBN lebih banyak dihabiskan untuk membayar bunga dan pokok utang," katanya.
Gunawan juga meminta Menteri Keuangan yang baru melihat kondisi ekonomi masyarakat secara realistis dalam menyusun kebijakan fiskal.
Ia menilai sejumlah asumsi dalam penyusunan anggaran, mulai dari inflasi, penerimaan pajak, nilai tukar rupiah hingga pertumbuhan ekonomi, harus menggunakan angka yang realistis.
"Asumsi pertumbuhan, inflasi, serapan pajak, nilai tukar rupiah, hingga pertumbuhan ekonomi bisa dibuat dengan angka yang feasible atau masuk akal. Bukan asumsi angka yang lebih mencerminkan harapan ketimbang target yang bisa direalisasikan," jelasnya.
Gunawan mengatakan Menteri Keuangan tetap merupakan pembantu Presiden sehingga arah kebijakannya tidak terlepas dari mandat Presiden.
Namun, ia berharap Menteri Keuangan tetap memiliki ruang untuk memberikan masukan mengenai dampak dari kebijakan pemerintah.
"Buka komunikasi dua arah, sehingga membuka kesempatan bagi Presiden untuk menerima masukan baik buruk sebuah rencana dari bawahannya. Karena menteri ini juga bekerja atas mandat dari Presiden," ujarnya.
Ia berharap Menteri Keuangan tidak hanya menjadi pelaksana program pemerintah, tetapi juga memberikan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kondisi fiskal negara.
"Yang penting, menteri bukan hanya sebagai eksekutor dari program yang dicanangkan Presiden, namun Menkeu bisa menjadi penyeimbang Presiden dalam setiap kebijakan yang diambil," pungkasnya.
Pergantian Menteri Keuangan tersebut kini memasuki tahap awal masa kerja Suahasil Nazara.
Dalam serah terima jabatan, Purbaya menyerahkan laporan kinerja selama masa jabatannya kepada Suahasil.* (tm/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu
PEMERINTAHAN