Bantuan Bedah Rumah 2026 Pakai Data BPS, Ini Syarat dan Kriteria Penerimanya
JAKARTA Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memi
NASIONAL
JAKARTA — Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni.
Ketentuan mengenai program tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah.
Salah satu syarat penerima adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tingkat kesejahteraan yang masuk desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terkini.Baca Juga:
Selain berdasarkan desil kesejahteraan, calon penerima juga dapat memenuhi kriteria berdasarkan penghasilan paling tinggi sebesar upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota.
Penggunaan data desil tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah masyarakat mengeluhkan masuk dalam desil tinggi, meski pendapatan mereka tergolong rendah.
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data dalam menentukan penerima bantuan Bedah Rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Kementerian PKP menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan dalam menentukan penerima program Bedah Rumah.
Maruarar menegaskan pemerintah tidak menggunakan data lain di luar data BPS dalam pelaksanaan program tersebut.
"Jadi yang pertama, sesuai arahan Bapak Presiden, yang digunakan tidak ada data lain selain data BPS. Jadi saya konsisten di situ," kata politisi Partai Gerindra itu saat ditemui di kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 September 2026.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan pihaknya juga memastikan informasi mengenai calon penerima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Informasi tersebut antara lain mencakup profil penerima, pendapatan, hingga kondisi rumah yang akan mendapatkan bantuan.
"Jadi memang kita harus memberikan kepada yang paling sulit," kata Ara.
JAKARTA Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memi
NASIONAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi warga terdampak gempa di Desa Rokilore, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, N
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sekitar 14 hingga 15 poin perlawanan atau eksepsi menjelang sidang perkara dugaan pencemara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tidak puas dengan draf Rancangan Undan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyele
EKONOMI
DELI SERDANG Sapu lidi asal Sumatera Utara semakin diminati pasar Asia. Nilai ekspor komoditas tersebut sepanjang 2026 hingga awal Septe
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menerima audiensi dan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi perwakilan PT Hijau Surya Biotechindo untuk membahas peluang kerja sama
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggar
PEMERINTAHAN