Ambang Batas Capres Dihapus, Surya Paloh Ungkap Ada Wacana Baru: Capres Didukung Minimal 2 Fraksi
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap adanya wacana baru mengenai mekanisme pencalonan presiden setelah Mahkamah Konst
POLITIK
JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan sekolah negeri diperbolehkan menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, sekolah negeri yang memilih menerima program tersebut harus memberikan MBG kepada seluruh siswanya.
Tidak diperbolehkan hanya sebagian siswa yang menerima program tersebut.Baca Juga:
Ketentuan itu, menurut Sudaryono, merupakan keputusan sementara pemerintah setelah BGN melakukan pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).
"Namun untuk sekolah negeri, sesuai dengan hasil rapat kami dengan Dikdasmen dan dengan Kementerian Menko Pangan, untuk sekolah negeri ini kalau menerima, (siswanya) menerima semua. Tapi kalau misalnya tidak, (siswanya) tidak semua. Itu keputusan sementara adalah seperti itu," kata Sudaryono dalam rapat Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Sudaryono menjelaskan, apabila sebuah sekolah negeri memutuskan menerima MBG, seluruh siswa di sekolah tersebut akan mendapatkan makanan bergizi gratis.
Sebaliknya, jika sekolah negeri memilih tidak menerima MBG, seluruh siswa di sekolah tersebut tidak mendapatkan program tersebut.
Dengan ketentuan itu, sekolah negeri tidak dapat menerapkan skema sebagian siswa menerima MBG sementara siswa lainnya tidak.
"Jadi tidak mungkin dalam satu sekolah negeri katakanlah 70 persen misalnya mampu, 30 persen enggak mampu, kemudian kalau memang iya, konsensusnya harus sekolah beserta seluruh wali muridnya harus sepakat-sepakat iya semua atau sepakat-sepakat tidak semua, gitu kira-kira," tegas Sudaryono.
Menurut dia, keputusan tersebut menjadi bagian dari konsensus sementara pemerintah mengenai pelaksanaan MBG di sekolah negeri.
Artinya, keputusan menerima atau menolak program tidak hanya diterapkan kepada kelompok siswa tertentu berdasarkan kondisi ekonomi mereka, tetapi berlaku untuk seluruh siswa dalam satu sekolah.
Berbeda dengan sekolah negeri, Sudaryono mengatakan penerapan MBG di sekolah swasta dinilai lebih mudah dipetakan.
Menurut dia, BGN dapat melihat kondisi masing-masing sekolah swasta untuk menentukan penerima program.
Sekolah yang tidak ingin mengikuti program juga tetap dapat menolak.
"Intinya semua diberikan kecuali yang tidak mau. Dan kami terkait sekolah swasta saya kira lebih mudah. Karena memang sebagian besar swasta bisa dilihat dari kondisi sekolah dan lain sebagainya ya," ujar Sudaryono.
Dengan demikian, mekanisme penerimaan MBG untuk sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki ketentuan yang berbeda.
Untuk sekolah negeri, pilihan menerima atau menolak MBG berlaku bagi seluruh siswa di sekolah tersebut.
Sementara pada sekolah swasta, BGN menyatakan pemetaan penerima MBG dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah.* (km/ad)
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap adanya wacana baru mengenai mekanisme pencalonan presiden setelah Mahkamah Konst
POLITIK
NAGOYA Dua atlet muda Indonesia, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea, dipercaya menjadi pembawa bendera Merah
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanggapi kritik yang menyebut kunjungan Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke
POLITIK
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ternyata telah mengundurkan diri dari kep
POLITIK
BANTUL Salah satu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi sorotan
PERISTIWA
JAKARTA Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama bagi umat Islam. Kehidupan Rasulullah SAW menjadi contoh dalam menjalankan perintah Al
AGAMA
JAKARTA Tabel KUR BCA 2026 dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta menjadi informasi yang banyak dicari pelaku usaha kecil dan menengah
EKONOMI
MEDAN Aksi begal di kawasan Simpang Jalan PWI, Tanah Garapan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, berujung pada penangkapan salah s
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Ketua DPRD Kota Binjai, HJ. K Gusuartini Br Surbakti, menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenangan Pemilu Anggota Fra
POLITIK
TANJUNG JABUNG TIMUR Ratusan masyarakat memadati lokasi penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke3 tingkat Desa Majelis Hidayah, Kec
NASIONAL