JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui anggaran Rp509 miliar untuk mendukung pengawasan keamanan pangan dalam program tersebut.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan anggaran itu dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR pada Kamis, 17 September 2026.Baca Juga:
Menurut Taruna, anggaran yang disetujui tersebut lebih rendah dibandingkan usulan awal BPOM.
Lembaga itu sebelumnya mengajukan anggaran sekitar Rp1,2 triliun khusus untuk pengawalan program MBG.
"Begini ya, sebetulnya anggaran yang ada Rp 509 miliar itu, itu anggaran yang memang diusulkan oleh Badan POM. Seingat saya itu Rp 1,2 triliun khusus untuk pengawalan makan bergizi gratis. Tapi akhirnya yang disetujui Rp 509 miliar," kata Taruna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).
Taruna mengatakan anggaran Rp509 miliar tersebut berada di luar anggaran untuk kegiatan operasional BPOM lainnya.
Ia menjelaskan pengawasan keamanan pangan dalam program MBG merupakan bagian dari tugas BPOM, terutama karena MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
"Salah satu tusi Badan POM itu adalah tentu pengawalan keamanan pangan. Dan pengawalan keamanan pangan yang salah satunya menjadi program prioritas presiden adalah makan bergizi gratis," ungkapnya.
Pengawasan akan dilakukan melalui sejumlah langkah, termasuk pengambilan sampel makanan di wilayah yang dinilai rawan terjadi keracunan.
BPOM juga akan melakukan penanganan dan mitigasi apabila ditemukan kasus keracunan yang berkaitan dengan makanan dalam program MBG.
Taruna mengatakan pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kejadian luar biasa akibat pangan, terutama yang dapat berdampak pada anak-anak penerima MBG.
Selain pencegahan, BPOM akan melakukan penelusuran apabila terjadi kasus keracunan untuk mengetahui penyebabnya dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
"Harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan bagi anak-anak kita. Yang kedua, kalau terjadi, kita bisa cepat menelusuri untuk terjadinya mitigasi supaya tidak terjadi lagi," sebutnya.
Dengan dukungan anggaran tersebut, BPOM akan menjalankan pengawasan keamanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG, termasuk pemantauan sampel makanan dan penanganan apabila terjadi dugaan keracunan.* (d/ad)
DELI SERDANG Video keributan yang dipicu persoalan suara pengeras suara atau speaker viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Perwakilan
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo menghadapi ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar dalam perkara tudingan ijazah palsu Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) merespons wacana kemungkinan kerja sama politik dengan Partai Gerindra untuk Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi disebut telah berlangsung
HUKUM DAN KRIMINAL
TORAJA UTARA Duka mendalam menyelimuti keluarga Aris Sanda, 41 tahun, atau yang akrab disapa Bapak Tasya. Pria asal Tampan Bonga, Kecama
SOSOK
BANTEN Operasi pencarian dan pertolongan terhadap lima jurnalis, dua anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu atau guide yang hilang d
PERISTIWA
MEDAN Timsus JCS bersama Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor atau cur
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Partai Golkar Sumatera Utara menghormati proses hukum yang sedang dijalani anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Dodhy Thahir.Sek
POLITIK
