Belum Tersentuh KPK di Kasus Suap Summarecon, Pengamat Bedah 'Kartu Truf' Nusron Wahid

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid hingga kini belum diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Meski Nusron belum dipanggil, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyoroti jejaring politik yang dimiliki Menteri ATR/BPN tersebut.

Baca Juga:

• Intip LHKPN Wisnu Hani Eks Kalapas Cibinong: Punya 5 Rumah Cuan Miliaran Usai Dinonaktifkan

Burhanuddin menyebut Nusron memiliki sejumlah "kartu politik" yang menurutnya membuat posisi politik Nusron cukup kuat.

"Sebenarnya Pak Nusron Wahid punya banyak kartu, bukan hanya dari Golkar, kita tahu beliau Sekretaris TKN Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dan punya akses langsung kepada Pak Prabowo," kata Burhanuddin dikutip, Senin (28/9/2026).

Menurut Burhanuddin, posisi Nusron tidak hanya terkait dengan Partai Golkar. Dia juga menyebut Nusron memiliki kedekatan personal serta merepresentasikan kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

"Beliau tidak hanya mengandalkan kedekatan berdasarkan dari pintu masuk Partai Golkar, tetapi juga punya banyak semacam kartu truf, termasuk bukan hanya kedekatan personal, tapi juga beliau representasi politisi Nahdlatul Ulama (NU)," ujarnya.

Burhanuddin kemudian menilai berbagai jejaring tersebut sebagai faktor yang menurut pandangannya dapat memengaruhi posisi tawar Nusron dalam situasi pemeriksaan KPK. Pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi Burhanuddin dan bukan kesimpulan KPK mengenai alasan belum diperiksanya Nusron.

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti

Sementara itu, KPK menyatakan penyidikan kasus dugaan suap tersebut masih berjalan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari alat bukti.

"Terkait dengan perkembangan penyidikan perkara ini, mari kita sama-sama tunggu. Saat ini penyidik masih fokus untuk melakukan kegiatan penggeledahan," kata Budi.

Menurut Budi, hasil penggeledahan akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan saksi maupun pihak lain yang perlu dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Semua bergantung pada kebutuhan penyidikan, bergantung pada alat bukti yang ditemukan, yang kemudian nanti butuh untuk dikonfirmasi, butuh untuk dijelaskan oleh pihak-pihak yang diduga mengetahui terkait dengan materi yang sedang dilakukan penyidikan tersebut," ujarnya.

Intip LHKPN Wisnu Hani Eks Kalapas Cibinong: Punya 5 Rumah Cuan Miliaran Usai Dinonaktifkan

Wagub Sumut Surya: Lulusan PKN II Harus Buktikan Perubahan Nyata bagi Masyarakat

3.001 Massa ATUR Jakarta Geruduk Istana, Warga Kelapa Dua Wetan Desak Pemerintah Tetapkan Wilayahnya sebagai Lokasi Reforma Agraria

Nuansa Korupsi 'Apartemen' Mewah Lapas Cibinong: Pengamat Desak KPK dan Kejagung Turun Tangan

Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Executive Chairman Tempo Scan Group ke Oknum Imigrasi

Tersebar di Hotel dan Koper, KPK Sita Uang OTT Rp 200 Juta Bupati Bolmut di 3 Lokasi