Aceh Besar Jadi Fokus Penanganan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang, Polda Aceh dan BNN Perkuat Sinergi
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA – Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Aksi tersebut direncanakan untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya mengenai kepastian operasional dapur SPPG yang telah dibangun oleh para mitra.
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan demonstrasi tersebut menjadi wadah bagi mitra untuk menyampaikan persoalan mengenai hak, kepastian operasional, investasi pembangunan dapur, serta hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).Baca Juga:
Menurut Aweng, sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur SPPG.
Modal tersebut berasal dari pinjaman perbankan maupun dana pribadi.
Persoalan muncul ketika sejumlah dapur yang telah selesai dibangun belum mendapatkan kepastian kapan dapat mulai beroperasi.
Kondisi itu, menurut pihak mitra, berdampak pada kewajiban membayar kembali pinjaman investasi yang digunakan untuk membangun fasilitas SPPG.
Empat Tuntutan Mitra SPPG
Dalam rencana aksi tersebut, para mitra menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, para mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
Kedua, mereka meminta pemerintah mendorong BGN mencabut moratorium pembangunan SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.
Ketiga, para mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi yang telah dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas dapur MBG.
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI