JAKARTA – Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Aksi tersebut direncanakan untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya mengenai kepastian operasional dapur SPPG yang telah dibangun oleh para mitra.
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan demonstrasi tersebut menjadi wadah bagi mitra untuk menyampaikan persoalan mengenai hak, kepastian operasional, investasi pembangunan dapur, serta hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).Baca Juga:
Menurut Aweng, sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur SPPG.
Modal tersebut berasal dari pinjaman perbankan maupun dana pribadi.
Persoalan muncul ketika sejumlah dapur yang telah selesai dibangun belum mendapatkan kepastian kapan dapat mulai beroperasi.
Kondisi itu, menurut pihak mitra, berdampak pada kewajiban membayar kembali pinjaman investasi yang digunakan untuk membangun fasilitas SPPG.
Empat Tuntutan Mitra SPPG
Dalam rencana aksi tersebut, para mitra menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, para mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
Kedua, mereka meminta pemerintah mendorong BGN mencabut moratorium pembangunan SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.
Ketiga, para mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi yang telah dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas dapur MBG.
Keempat, mereka meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN.
Kepastian tersebut, antara lain, diminta melalui pembentukan undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Program MBG.
Keempat tuntutan itu berkaitan dengan kebijakan moratorium pembangunan SPPG baru yang sebelumnya diterapkan BGN sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program MBG.
Pada Juni 2026, Kepala BGN menyatakan moratorium dilakukan bersamaan dengan refocusing penerima manfaat serta pembenahan dapur yang telah berdiri dan beroperasi.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menata pelaksanaan program MBG.
Wakil Kepala BGN Trenggono pada Juli 2026 juga menyampaikan bahwa penghentian sementara pembangunan SPPG bukan berarti kebijakan tersebut berlaku permanen.
Menurut dia, BGN membutuhkan waktu untuk melakukan penataan kembali terhadap pelaksanaan program MBG.
Hingga akhir Agustus 2026, BGN masih disebut memberlakukan moratorium izin SPPG baru.
Pemilik dapur yang belum beroperasi diminta menunggu proses penataan, sementara BGN melakukan pembenahan terhadap aturan dan tata kelola program.
Menjelang aksi 1 Oktober 2026, konsolidasi disebut telah dilakukan di sejumlah daerah.
Koordinator aksi memperkirakan jumlah peserta yang akan hadir dapat mencapai 50 ribu hingga 100 ribu orang.
Namun, angka tersebut merupakan target atau perkiraan dari pihak penyelenggara dan belum dapat dianggap sebagai jumlah peserta yang dipastikan hadir.
Para mitra menyatakan aksi tersebut ditujukan untuk menyampaikan aspirasi mengenai keberlanjutan Program MBG, kepastian operasional dapur SPPG, investasi yang telah dikeluarkan, serta kepastian hubungan kemitraan dengan BGN.
Rencana aksi itu juga menjadi bentuk penyampaian aspirasi langsung kepada pemerintah dan DPR RI terkait persoalan yang dihadapi sebagian mitra dalam menjalankan program MBG.* (tm/ad)
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
