Prabowo Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Ini Alasannya

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sebagai bencana nasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam, 12 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Karhutla Meluas di Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Jalani Medical Check Up di Singapura

Menurut dia, pemerintah saat ini masih berupaya menangani karhutla tanpa menetapkannya sebagai bencana nasional.

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

Meski belum menetapkan status bencana nasional, Dudung mengatakan Prabowo memerintahkan agar penanganan karhutla dilakukan secepat mungkin.

Ia menyebut presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," ucapnya.

Dudung juga menanggapi respons negara lain terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Ia mengakui adanya tanggapan dari negara lain terkait persoalan tersebut, tetapi menegaskan pemerintah telah melakukan upaya penanganan.

"Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah kebakaran hutan ini. Tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan," kata Dudung.

Adapun mengenai kemungkinan bantuan dari negara lain untuk memadamkan kebakaran, Dudung mengatakan hal tersebut belum dibahas dalam pertemuan di Istana.

"Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas," imbuhnya.

Pernyataan Dudung menunjukkan bahwa pemerintah masih memprioritaskan penanganan karhutla secepat mungkin.

Namun, keputusan mengenai penetapan status bencana nasional belum diambil.

Di tengah upaya pemerintah menangani karhutla, data pemantauan menunjukkan ribuan titik panas masih terdeteksi di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi+ milik Kementerian Kehutanan, terdapat 17.108 titik panas atau hotspot pada Senin, 12 Oktober 2026.

Jumlah tersebut turun 2.058 titik dibandingkan dengan pemantauan sehari sebelumnya, Minggu, 11 Oktober 2026, yang mencatat 19.166 titik panas.

Data tersebut berasal dari pencitraan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA selama periode pemantauan 24 jam terakhir. Data diakses pada Senin pukul 13.05 WIB.

Dari total 17.108 titik panas, sebanyak 708 titik masuk kategori kepercayaan tinggi, 16.174 titik berkategori sedang, dan 226 titik berkategori rendah.

Tingkat kepercayaan titik panas digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat indikasi bahwa suatu titik merupakan anomali suhu yang berpotensi berkaitan dengan kebakaran.

Kategori rendah berada pada rentang 0–29 persen, kategori sedang 30–79 persen, dan kategori tinggi 80–100 persen.

Meski demikian, titik panas tidak selalu berarti kebakaran telah dipastikan terjadi.

Data satelit tersebut merupakan indikasi awal yang perlu diperiksa lebih lanjut melalui pemantauan lapangan dan informasi pendukung lainnya.

Penurunan jumlah titik panas dibandingkan hari sebelumnya menjadi salah satu perkembangan dalam pemantauan karhutla.

Namun, ribuan titik yang masih terdeteksi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemadaman tetap diperlukan.

Pemerintah menargetkan penanganan karhutla berlangsung secepat mungkin.

Sementara itu, keputusan mengenai status bencana nasional dan kemungkinan menerima bantuan dari negara lain, menurut Dudung, belum dibahas atau ditetapkan.* (km/ad)

Karhutla Meluas di Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Jalani Medical Check Up di Singapura

Pemko Medan Perkuat Pelacakan TBC, Camat dan Lurah Diminta Aktif Jemput Sasaran Skrining

Jalan T. Nyak Arief Bertabur Lubang, Warga Desak Pemerintah Segera Perbaiki

Samuel F. Silaen Kritik Arah Negara: Jangan Sibuk Mengatur Ruang Privat, Persoalan Publik Terabaikan

Wabup Rianto Buka PORKAB KORPRI Asahan 2026, Empat Cabang Olahraga Dipertandingkan

Survei CELIOS: 75 Persen Responden Stres dengan Kebijakan Pemerintah Prabowo-Gibran