Gelombang Desakan Karhutla Jadi Bencana Nasional Memuncak, Istana Bertahan

JAKARTA - Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak, mulai dari anggota DPR hingga Gerakan Nurani Bangsa (GNB), meminta pemerintah meningkatkan penanganan karhutla yang berdampak terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Mereka menilai penetapan status bencana nasional dapat memperkuat dukungan anggaran, mempercepat penanganan, dan memastikan warga terdampak mendapat perlindungan yang memadai.

Namun, pemerintah belum mengambil langkah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah masih mampu menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Ke Singapura di Tengah Karhutla Membara, Gubernur Kaltim Disorot Publik

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

Meski belum menetapkan status bencana nasional, Dudung memastikan Prabowo memerintahkan agar penanganan karhutla diselesaikan secepat mungkin.

"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," katanya.

DPR Desak Status Bencana Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran dapat dialokasikan secara maksimal.

"Tetapkan status bencana Karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini," kata Daniel, Selasa (13/10/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut yang kering hingga lapisan dalam.

Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pemadaman melalui jalur darat, water bombing, hingga modifikasi cuaca. Namun, ia menilai lemahnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi turut memperberat penanganan tahun ini.

"Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian," ujarnya.

Daniel juga meminta pemerintah memastikan masyarakat terdampak, khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman, memperoleh bantuan kesehatan dan kebutuhan pokok. Bantuan yang dibutuhkan antara lain masker, oksigen, vitamin, air bersih, dan pangan.

Ke Singapura di Tengah Karhutla Membara, Gubernur Kaltim Disorot Publik

"Rakyat Sesak Napas!" DPR Desak Pemerintah Kerahkan Kekuatan Penuh Sikat Karhutla dan Kabut Asap

Sederet Arahan Presiden Prabowo untuk Penanganan Karhutla, dari Peralatan hingga Mitigasi Desa

PKB Masih 'Kaji' Wacana Pansus Ijazah Gibran, Jazilul Fawaid: Masih Sebatas Wacana Saja

RAPBD Medan 2027 Rp6,99 Triliun, Rico Waas Prioritaskan Banjir hingga Kesejahteraan Guru Honorer

Wakil Ketua DPRD Sumut Ingatkan Kapolda Sonny Irawan: Bongkar Jaringan Narkoba, Jangan Hanya Tangkap Pengedar Kecil