Gelombang Desakan Karhutla Jadi Bencana Nasional Memuncak, Istana Bertahan

JAKARTA - Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak, mulai dari anggota DPR hingga Gerakan Nurani Bangsa (GNB), meminta pemerintah meningkatkan penanganan karhutla yang berdampak terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Mereka menilai penetapan status bencana nasional dapat memperkuat dukungan anggaran, mempercepat penanganan, dan memastikan warga terdampak mendapat perlindungan yang memadai.

Namun, pemerintah belum mengambil langkah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah masih mampu menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Ke Singapura di Tengah Karhutla Membara, Gubernur Kaltim Disorot Publik

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

Meski belum menetapkan status bencana nasional, Dudung memastikan Prabowo memerintahkan agar penanganan karhutla diselesaikan secepat mungkin.

"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," katanya.

DPR Desak Status Bencana Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran dapat dialokasikan secara maksimal.

"Tetapkan status bencana Karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini," kata Daniel, Selasa (13/10/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut yang kering hingga lapisan dalam.

Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pemadaman melalui jalur darat, water bombing, hingga modifikasi cuaca. Namun, ia menilai lemahnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi turut memperberat penanganan tahun ini.

"Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian," ujarnya.

Daniel juga meminta pemerintah memastikan masyarakat terdampak, khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman, memperoleh bantuan kesehatan dan kebutuhan pokok. Bantuan yang dibutuhkan antara lain masker, oksigen, vitamin, air bersih, dan pangan.

Menurutnya, keselamatan masyarakat Kalimantan, Sumatera, dan wilayah lain yang terdampak harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.

GNB Sebut 12,5 Juta Penduduk Terdampak

Desakan penetapan status bencana nasional juga disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Organisasi tersebut menilai pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan serta pemenuhan hak dasar masyarakat yang terdampak kebakaran dan kabut asap.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip GNB, sebanyak 12.517.488 penduduk di Kalimantan dan Sumatera terdampak karhutla.

Sementara itu, data Kementerian Kehutanan per 11 Oktober 2026 mencatat 11.772 titik panas di sejumlah wilayah Indonesia.

GNB menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah warga dilaporkan meninggal dunia, jatuh sakit, dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Ratusan ribu orang juga dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, gangguan paru, dan iritasi mata.

"Kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia," ujar GNB dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

GNB meminta pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, organisasi tersebut mendesak pemerintah memperbaiki komunikasi publik dan tidak hanya menyalahkan faktor alam tanpa menjelaskan persoalan pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.

GNB juga meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk korporasi yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran dan menjaga lingkungan.

Puan Maharani Minta Warga Tetap Dilindungi

Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti dampak karhutla yang masih dirasakan masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan warga memperoleh perlindungan selama kebakaran berlangsung.

"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

Menurut Puan, karhutla berkepanjangan turut mengganggu pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan upaya pemadaman dengan perlindungan warga, termasuk keluarga yang kehilangan penghasilan atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Puan juga mengingatkan agar bantuan tidak dikurangi hanya karena kondisi udara dianggap mulai membaik. Pemerintah, kata dia, perlu mempertimbangkan pemulihan nyata yang dialami masyarakat sebelum menghentikan dukungan.

"Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat," ucapnya.

Pakar Usul Anggaran Prioritas Dialihkan

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, menyarankan pemerintah mempertimbangkan pengalihan sebagian anggaran program prioritas untuk mempercepat penanganan karhutla.

Menurut Lina, kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan dan meluas hingga sejumlah wilayah di Sumatera memerlukan penanganan segera.

"Itu seperti kasus Covid-19, ini kan bencana, kan bisa diambil (anggaran) prioritasnya dari yang lain-lain," kata Lina kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa (13/10/2026).

Ia menilai anggaran perjalanan dinas dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk dialihkan, mengingat sejumlah rapat pemerintahan dapat dilaksanakan secara daring.

Sementara itu, GNB meminta pemerintah membuka akses bagi negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang ingin membantu penanganan karhutla, sekaligus menjaga hubungan dengan negara tetangga yang terdampak asap.

DPD RI Dorong Bantuan Negara Sahabat

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin juga meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara sahabat untuk mengatasi karhutla.

Menurut Sultan, penanganan kebakaran membutuhkan dukungan teknologi yang tepat dan cepat, terutama karena titik api masih ditemukan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

"Bagi kami, Karhutla juga merupakan bencana iklim akibat peningkatan suhu bumi atau El Nino. Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," ujar Sultan, Selasa (13/10/2026).

Ia menegaskan, Indonesia dapat menerima bantuan dari negara sahabat, terutama anggota ASEAN, tanpa harus menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

"Kita pernah menerima bantuan penanganan Karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini Pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan Nasional yang ada dengan skala penuh," katanya.

Di sisi lain, Dudung menyatakan pemerintah belum membahas tawaran bantuan dari negara lain ketika ditanya mengenai kemungkinan kerja sama tersebut.

Luas Karhutla Tersisa 639,23 Hektare

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto melaporkan kepada Prabowo bahwa luas lahan karhutla yang masih ditangani mencapai 639,23 hektare per Senin (12/10/2026).

Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Menurut Suharyanto, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menghadapi kondisi cukup berat. Kabut asap tebal juga menghambat operasi pemadaman melalui udara akibat jarak pandang yang rendah.

Prabowo mengaku semula memperkirakan lahan yang masih terbakar mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare. Namun, setelah menerima laporan BNPB, ia mengetahui luas yang masih ditangani telah menurun.

"Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya," kata Prabowo.

Meski pemerintah mengklaim masih mampu menangani karhutla dan belum menetapkan status bencana nasional, desakan dari DPR, organisasi masyarakat, dan sejumlah pihak menunjukkan perhatian terhadap dampak kebakaran yang meluas.

Perdebatan mengenai status bencana nasional kini berpusat pada kebutuhan memperkuat pemadaman, menyediakan bantuan kesehatan, memastikan anggaran memadai, serta melindungi masyarakat terdampak. Pemerintah masih menegaskan penanganan dilakukan dengan mengerahkan sumber daya nasional yang tersedia.* (k/dh)

Ke Singapura di Tengah Karhutla Membara, Gubernur Kaltim Disorot Publik

"Rakyat Sesak Napas!" DPR Desak Pemerintah Kerahkan Kekuatan Penuh Sikat Karhutla dan Kabut Asap

Sederet Arahan Presiden Prabowo untuk Penanganan Karhutla, dari Peralatan hingga Mitigasi Desa

PKB Masih 'Kaji' Wacana Pansus Ijazah Gibran, Jazilul Fawaid: Masih Sebatas Wacana Saja

RAPBD Medan 2027 Rp6,99 Triliun, Rico Waas Prioritaskan Banjir hingga Kesejahteraan Guru Honorer

Wakil Ketua DPRD Sumut Ingatkan Kapolda Sonny Irawan: Bongkar Jaringan Narkoba, Jangan Hanya Tangkap Pengedar Kecil