Gelombang Desakan Karhutla Jadi Bencana Nasional Memuncak, Istana Bertahan

Menurutnya, keselamatan masyarakat Kalimantan, Sumatera, dan wilayah lain yang terdampak harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.

GNB Sebut 12,5 Juta Penduduk Terdampak

Desakan penetapan status bencana nasional juga disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Organisasi tersebut menilai pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan serta pemenuhan hak dasar masyarakat yang terdampak kebakaran dan kabut asap.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip GNB, sebanyak 12.517.488 penduduk di Kalimantan dan Sumatera terdampak karhutla.

Sementara itu, data Kementerian Kehutanan per 11 Oktober 2026 mencatat 11.772 titik panas di sejumlah wilayah Indonesia.

GNB menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah warga dilaporkan meninggal dunia, jatuh sakit, dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Ratusan ribu orang juga dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, gangguan paru, dan iritasi mata.

"Kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia," ujar GNB dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

GNB meminta pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, organisasi tersebut mendesak pemerintah memperbaiki komunikasi publik dan tidak hanya menyalahkan faktor alam tanpa menjelaskan persoalan pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.

GNB juga meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk korporasi yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran dan menjaga lingkungan.

Puan Maharani Minta Warga Tetap Dilindungi

Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti dampak karhutla yang masih dirasakan masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan warga memperoleh perlindungan selama kebakaran berlangsung.

"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

Ke Singapura di Tengah Karhutla Membara, Gubernur Kaltim Disorot Publik

"Rakyat Sesak Napas!" DPR Desak Pemerintah Kerahkan Kekuatan Penuh Sikat Karhutla dan Kabut Asap

Sederet Arahan Presiden Prabowo untuk Penanganan Karhutla, dari Peralatan hingga Mitigasi Desa

PKB Masih 'Kaji' Wacana Pansus Ijazah Gibran, Jazilul Fawaid: Masih Sebatas Wacana Saja

RAPBD Medan 2027 Rp6,99 Triliun, Rico Waas Prioritaskan Banjir hingga Kesejahteraan Guru Honorer

Wakil Ketua DPRD Sumut Ingatkan Kapolda Sonny Irawan: Bongkar Jaringan Narkoba, Jangan Hanya Tangkap Pengedar Kecil