Dua Tahun Prabowo-Gibran, Akademisi Soroti Kepercayaan Publik dan Komunikasi Pemerintah

JAKARTA – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, komunikasi pemerintah menjadi salah satu aspek yang mendapat sorotan akademisi dan pengamat politik.

Persoalan yang mengemuka antara lain transparansi kebijakan, kepercayaan publik, serta keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik masyarakat.

Sorotan tersebut dibahas dalam webinar bertajuk "Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan" yang diselenggarakan Universitas Paramadina di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Sampah Plastik Diolah Jadi Bensin dan Solar, Bupati Batu Bara Tinjau Inovasi LPS Labuhanbatu

Diskusi ini menghadirkan perwakilan pemerintah, pakar komunikasi, analis politik, praktisi media, dan pegiat masyarakat sipil.

Para narasumber membahas bagaimana pemerintah menyampaikan kebijakan kepada masyarakat sekaligus menyerap aspirasi dan merespons kritik dari warga.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah pentingnya membangun komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian program pemerintah, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan dan dialog dua arah.

Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi RI, Fahd Pahdepie, mengatakan komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan kebijakan Presiden kepada masyarakat.

Pemerintah juga perlu memiliki mekanisme untuk menghimpun kritik, keluhan, dan aspirasi warga agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Fahd, fungsi tersebut sejalan dengan mandat Badan Komunikasi RI dalam menyampaikan dan menyosialisasikan program pemerintah agar informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan substansi kebijakan.

"Pikiran Presiden dan program terbaik pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Di saat yang bersamaan, Bakom juga harus bisa mendengarkan dan menghimpun input dari masyarakat, termasuk kritik dan keluhan rakyat, agar sampai kepada Presiden atau pemerintah," tegas Fahd.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa komunikasi pemerintah seharusnya berjalan dua arah.

Masyarakat bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga perlu memiliki saluran untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Sampah Plastik Diolah Jadi Bensin dan Solar, Bupati Batu Bara Tinjau Inovasi LPS Labuhanbatu

Hak Angket Ijazah Gibran Menguat, Ray Rangkuti Nilai Jokowi Mulai Panik

PDIP Tantang Balik Jokowi soal Ijazah Gibran: Operasi Politik Hanya Bisa Dilakukan Penguasa, Siapa yang Dituduh?

Rullyandi Sebut Putusan MK Tak Bisa Jadi Dasar Pemakzulan Gibran, Ini Alasannya

Survei SMRC: Elektabilitas Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan Ungguli Prabowo, Peta Pilpres 2029 Berubah?

Denny Indrayana Balas Jokowi: Tanpa Di-Downgrade, Gibran Memang Belum Layak Jadi Wapres Bahkan Wali Kota