Sentil Jawaban Doorstop, Sudirman Said Desak Pemerintah Klarifikasi Resmi Polemik Ijazah Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait polemik
NASIONAL
Adapun Program Sekolah Rakyat disebut telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44.000 orang.
Sugiat menekankan bahwa keberhasilan program-program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Di bidang hilirisasi, Sugiat menyebut Danantara mencatat 26 proyek strategis dengan nilai investasi yang disebut mencapai Rp 225 triliun. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
Menurut Sugiat, program hilirisasi dan penataan aset negara perlu memberikan manfaat ekonomi yang terukur, mulai dari realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan penerimaan negara serta manfaat bagi daerah penghasil.
"Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan," ujarnya.
Dia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Terlepas dari capaian yang dipaparkan, Sugiat mengakui masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu dievaluasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal yang menjadi perhatian antara lain pemerataan manfaat pembangunan, ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, serta efektivitas belanja negara.
"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," kata Sugiat.
Dia menegaskan, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
JAKARTA Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait polemik
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mempertanyakan rencana jaksa penuntut umum (JPU) yang belum memasukkan ijazah fisik Presiden k
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah media asing menyoroti gejolak pasar saham Indonesia setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (
EKONOMI
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian meninjau sejumlah infrastruktur di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sei Balai, Senin (19/10/2026)
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menyapa warga Lingkungan Langgapayung, Kecamatan Sungai
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri peresmian dan syukuran Sekolah Tinggi Agama I
PENDIDIKAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara di Au
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dalam kasus ke
NASIONAL
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan koalisi masyarakat s
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah d
POLITIK