Partai Gerindra Klaim 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berhasil Perkuat Ekonomi hingga Sektor Pangan

JAKARTA - Partai Gerindra mengeklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memperkuat ekonomi nasional, ketahanan pangan, serta akses pendidikan dan kesehatan selama dua tahun terakhir. Klaim tersebut didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, capaian pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat dari stabilitas ekonomi di tengah gejolak global, peningkatan produksi pangan, perluasan program sosial, hingga percepatan hilirisasi industri.

"Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi," ujar Sugiat dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).

Baca Juga:

• Bareskrim Gelar Perkara Khusus Kasus Suket Ijazah Gibran 21 Oktober, Pelapor Siapkan Bukti

Sugiat, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan atau year-on-year pada triwulan II 2026.

Selain itu, dia memaparkan tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Penurunan tersebut disebut setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 430.000 orang.

Di sektor pangan, Sugiat menyebut pemerintah telah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Dia juga menyoroti penyederhanaan 145 aturan penyaluran pupuk serta penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.

Sugiat menyebut nilai tukar petani pada September 2026 tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa peningkatan produksi pangan perlu diikuti stabilitas harga dan pemerataan pasokan di seluruh wilayah.

"Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat," katanya.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Sugiat memaparkan sejumlah angka terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Program Cek Kesehatan Gratis disebut telah menjangkau 99,1 juta orang. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat hingga Agustus 2026.

Adapun Program Sekolah Rakyat disebut telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44.000 orang.

Sugiat menekankan bahwa keberhasilan program-program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Di bidang hilirisasi, Sugiat menyebut Danantara mencatat 26 proyek strategis dengan nilai investasi yang disebut mencapai Rp 225 triliun. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Menurut Sugiat, program hilirisasi dan penataan aset negara perlu memberikan manfaat ekonomi yang terukur, mulai dari realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan penerimaan negara serta manfaat bagi daerah penghasil.

"Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan," ujarnya.

Dia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Terlepas dari capaian yang dipaparkan, Sugiat mengakui masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu dievaluasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal yang menjadi perhatian antara lain pemerataan manfaat pembangunan, ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, serta efektivitas belanja negara.

"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," kata Sugiat.

Dia menegaskan, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya," tuturnya.* (k/dh)

Muhammad Ridwan, Caleg Gerindra yang Berjaya: Suara Terbanyak untuk Kursi DPRD Kabupaten Batu Bara