Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
"Iya, kan gini. Meminta KontraS sabar saja, karena dengan adanya berbagai peraturan yang kami usulkan ini, yaitu rancangan undang-undang HAM, Perpres tentang bisnis dan HAM, dan berbagai keputusan Presiden yang sedang kita susun ini," kata Pigai di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Ia mengatakan, pemerintah juga menyiapkan program sertifikasi HAM bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan anggota Polri. Menurut Pigai, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat mengenai HAM dan mencegah terjadinya ketidakadilan.
"Begitu kita lakukan sertifikasi di lingkungan ASN, sertifikasi di lingkungan TNI, di lingkungan Polri. Nah, mungkin kepada kepala daerah, pusat, provinsi, kalau itu kita lakukan sertifikasi di bidang hak asasi manusia, dia akan takut melakukan pelanggaran, takut untuk melakukan tindakan ketidakadilan," ujarnya.
Pigai menjelaskan, sejumlah regulasi yang disiapkan pemerintah telah menyelesaikan proses harmonisasi dan kini berada pada tahap pembahasan lebih lanjut di Istana dan DPR.
"Artinya, pemerintah Indonesia sedang proses. Nyatanya seluruh regulasi sudah selesai. Kementerian HAM sudah sampai, sudah selesai harmonisasi. Sekarang sudah geser di Istana dan di DPR. Artinya, kita sudah selesai, bukan berarti belum selesai," ucapnya.
Perbedaan pandangan antara KontraS dan pemerintah tersebut menempatkan penegakan HAM, perlindungan kebebasan sipil, serta akuntabilitas aparat sebagai sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.* (k/dh)
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN