Kronologi dan Penyebab Demo Maut di Bangladesh: Dari Protes Kuota PNS hingga Pelarian PM Sheikh Hasina

DHAKA –Bangladesh saat ini menghadapi krisis besar yang telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial yang luar biasa. Pergolakan yang melanda negara itu mendorong Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk melarikan diri ke India, sementara jumlah korban jiwa mencapai 409 orang, termasuk warga negara Indonesia (WNI). Pada Senin (5/8/2024), lebih dari 109 orang dilaporkan tewas dalam kekacauan tersebut.

Kronologi Krisis

Krisis ini berawal pada Juli 2024, ketika demonstrasi massal pecah di seluruh Bangladesh. Aksi protes ini dipicu oleh kebijakan baru mengenai kuota pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah Bangladesh menerapkan sistem kuota yang mencadangkan 30% jabatan di sektor publik untuk anak-anak dari individu yang berjasa dalam memerdekakan negara dari Pakistan pada tahun 1971. Selain itu, terdapat kuota 10% untuk perempuan dan 10% untuk penduduk dari distrik-distrik tertentu.

Para mahasiswa, yang dipimpin oleh Rasel Ahmed dari Universitas Chittagong, merasa bahwa sistem kuota ini tidak adil dan menghambat kesempatan mereka. “Kami tidak akan kembali ke ruang kelas sampai permintaan kami dipenuhi,” tegas Ahmed kepada AFP. Mahasiswi lainnya, Halimatus Sadia, juga menyuarakan ketidakpuasan mereka, menyebut bahwa sistem kuota menghambat peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Para ahli menilai bahwa kerusuhan ini dipicu oleh stagnasi pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta dan tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, pekerjaan di sektor publik menjadi sangat menarik, mengingat adanya jaminan kenaikan upah reguler.

Bangladesh menghadapi kesulitan ekonomi yang berat, termasuk inflasi tinggi dan penurunan cadangan dolar. Pada Januari tahun lalu, negara ini mendapatkan dana talangan sebesar US$ 4,7 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi kesulitan dalam membayar impor energi.

Kekerasan dan Evakuasi PM

Awalnya, demonstrasi berlangsung damai, namun situasi berubah menjadi kekerasan setelah bentrokan dengan polisi dan kelompok mahasiswa pro-pemerintah. Bentrokan ini mengakibatkan lebih dari 300 orang tewas hingga Senin lalu, dengan 10.000 orang ditangkap karena tuduhan mengganggu keamanan.

Pada Senin (4/8/2024), massa berhasil memasuki Istana Perdana Menteri, Ganabhaban. Video yang disiarkan oleh Saluran 24 Bangladesh menunjukkan kerumunan orang yang merusak perabotan dan kaca di dalam istana. Jurnalis Bangladesh Yeasir Arafat melaporkan, “Saya berada di dalam Istana Ganabhaban. Ada lebih dari 1.500 orang di dalam istana. Mereka memecahkan perabotan dan kaca.”

Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang berada di dalam situasi berbahaya, akhirnya dievakuasi. Sumber dekat dengan Hasina mengungkapkan bahwa dia melarikan diri dengan helikopter menuju India, setelah awalnya menggunakan iring-iringan mobil. Evakuasi ini dilakukan dengan tergesa-gesa karena ancaman yang semakin meningkat.

Militer Ambil Alih

Panglima Militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengumumkan di televisi pemerintah bahwa Sheikh Hasina telah mengundurkan diri dan militer akan membentuk pemerintahan sementara. Dalam pidatonya, Waker mengungkapkan, “Negara ini telah banyak menderita, ekonomi telah terpukul, banyak orang telah terbunuh. Saatnya untuk menghentikan kekerasan.”

Namun, suara dari pihak Hasina masih terdengar. Putra Hasina, Sajeeb Wazed Joy, yang saat ini tinggal di Amerika Serikat, mendesak pasukan keamanan untuk memblokir pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Joy memperingatkan bahwa kemajuan yang dicapai Bangladesh akan terancam jika pemerintahan yang tidak dipilih berkuasa.

Korban WNI dan Imbauan KBRI

Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi bahwa seorang WNI, berinisial DU, tewas di Jashore akibat kerusuhan yang melanda Bangladesh. DU, yang baru tiba di Bangladesh pada 1 Agustus 2024 untuk kunjungan bisnis, meninggal akibat menghirup asap dari kebakaran hotel tempatnya menginap. KBRI Dhaka sedang berkoordinasi untuk memfasilitasi repatriasi jenazah dan telah meningkatkan status kedaruratan untuk melindungi WNI di Bangladesh.

KBRI Dhaka mengimbau para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa, dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang ditetapkan. Bagi mereka yang memiliki rencana perjalanan ke Bangladesh, disarankan untuk menunda perjalanan sampai situasi membaik.

Situasi di Bangladesh terus berkembang, dengan ketidakpastian yang meliputi masa depan politik dan ekonomi negara tersebut. Dunia internasional memperhatikan dengan seksama bagaimana krisis ini akan berakhir dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan global.

(N/014)