KPK Panggil Herman Herry Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Presiden

JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (26/7), menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Herman Herry Adranacus, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden di Kementerian Sosial (Kemensos). Pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pemeriksaan Terkait Korupsi Bansos

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pengadaan bansos presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. “KPK melakukan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Presiden terkait penanganan COVID-19 di Wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020,” ujar Tessa.

Herman Herry Adranacus akan diperiksa bersama dua saksi lainnya, yakni Fera Sri Herawati, Direktur PT Integra Padma Advertindo, dan Narso, seorang swasta. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama sebagai berikut: 1. Herman Herry Adranacus (HHA), Swasta; 2. Fera Sri Herawati (FSH), Direktur PT Integra Padma Advertindo; 3. Narso (NS), Swasta,” lanjut Tessa.

Belum Ada Penjelasan Detail

Hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai peran Herman Herry Adranacus dalam kasus ini. Tessa menyatakan bahwa Herman diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta, namun detail keterkaitannya belum dipaparkan.

Kasus ini menyita perhatian publik mengingat skala kerugian negara yang terlibat dan dampaknya terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan selama pandemi. KPK mengungkapkan bahwa dugaan korupsi ini melibatkan sekitar 6 juta paket bansos presiden yang diduga dikorupsi. Jumlah tersebut merupakan total dari tiga tahap penyaluran bansos yang diduga mengalami pengurangan kualitas.

Kerugian Negara yang Signifikan

Dugaan kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 250 miliar. Kerugian ini masih bersifat sementara dan akan terus dihitung oleh KPK. Kasus bansos presiden yang sedang diusut melibatkan penyaluran dari tahap 1 sampai 12, dengan isi paket yang mencakup sembilan bahan pokok (sembako) dan kebutuhan dapur seperti minyak, beras, sarden, susu, kecap, dan biskuit.

Modus korupsi yang terungkap adalah pengurangan kualitas dari paket bansos, yang mengakibatkan penerima bantuan mendapatkan barang-barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka terima.

Tindakan Lain KPK

KPK juga telah menetapkan seorang pengusaha sebagai tersangka dalam kasus ini, namun identitas tersangka belum diungkapkan ke publik. Selain itu, KPK tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jabodetabek sebagai bagian dari proses penyidikan.

Kasus korupsi ini menggambarkan betapa pentingnya pengawasan dan integritas dalam penyaluran bantuan sosial, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka diharapkan dapat mengungkap seluruh rangkaian pelanggaran dan menegakkan hukum secara adil.

(N/014)