BGN Ungkap Modus Penipuan Jual Beli Titik SPPG Program MBG
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Hingga awal Januari 2025, pemborong besar berinisial RBH belum juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara. Padahal, rekan kerjanya berinisial TSR telah lebih dulu ditahan KPK pada akhir 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, RBH dan TSR memiliki peran berbeda dalam pengelolaan DAK Disdik Sumut. TSR bertanggung jawab atas pengerjaan proyek fisik, sementara RBH dipercaya menangani penyediaan alat peraga.
Tidak hanya itu, keduanya disebut memiliki akses istimewa untuk menguasai proyek-proyek di Disdik Sumut karena diduga mendapat “tiket emas” dari oknum kepolisian Polda Sumut, yaitu Kabag Bin Ops Ditreskrimum Polda Sumut Kompol RS dan Bintara Unit IV Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut Brigadir B.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan bahwa langkah adil adalah segera memeriksa RBH. “Kasihan TSR, jangan pula dia sendirian. Maunya RBH ikutlah temani TSR. Jangan tidak setia kawan,” ungkapnya, Kamis (2/1/2025). Dalam kasus ini, sejumlah pejabat Disdik Sumut telah diperiksa. Sementara itu, tiga oknum polisi, yaitu Kompol RS, Brigadir B, dan Ipda RS, juga sempat diamankan.
Kompol RS dan Brigadir B ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2 Desember 2024. Brigadir B bahkan diamankan di Aceh saat mencoba melarikan diri. Namun, keduanya kemudian diserahkan ke Divisi Propam Bareskrim Polri. Sementara itu, Ipda RS yang sempat kabur berhasil ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.
Penyerahan para oknum ini ke Mabes Polri menimbulkan spekulasi publik bahwa ada upaya untuk memutus jejak keterlibatan pejabat Polda Sumut lainnya dalam kasus ini. Ketika dikonfirmasi, Juru Bicara KPK RI, Tessa Mahardhika Sugiarto, menolak memberikan keterangan terkait penangkapan oknum Polda Sumut. “Maaf, saya tidak ada info terkait hal dimaksud. Silakan ditanyakan ke Bareskrim,” jawabnya melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi membantah adanya penangkapan anggota Polda Sumut oleh KPK maupun Bareskrim Polri. “Coba tanyakan ke KPK, yang jelas kalau penangkapan KPK sudah saya konfirmasi ke Propam tidak ada,” tulisnya dalam pesan WhatsApp.
Hingga saat ini, baik RBH maupun dua oknum polisi yang terlibat tidak terlihat lagi di Polda Sumut. Kasus ini menjadi perhatian publik yang menuntut transparansi dan keadilan, terutama untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam dugaan korupsi DAK Disdik Sumut.
(CHRISTIE)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Unit Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada N
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam BFashion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026. Warga melaporkan listrik
PERISTIWA
PADANG General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik m
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hing
PEMERINTAHAN