Aduan Warga ke Ombudsman Sumut Melonjak 118 Persen, Bansos dan Layanan Publik Jadi Sorotan
MEDAN Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan
NASIONAL
BEKASI -Kepala Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Abdul Rosyid, memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sebagai saksi terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut Bekasi. Abdul hadir di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 13.40 WIB, bersama dengan kuasa hukumnya, Rahman Permana.
Rahman Permana mengungkapkan bahwa pemanggilan ini terkait dengan dugaan adanya surat palsu atau masalah autentikasi dokumen. "Hari ini dipanggil terkait adanya dugaan surat palsu atau masukan keterangan atau autentik begitu," jelas Rahman di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (20/2).
Dalam pemeriksaan ini, Abdul Rosyid turut membawa beberapa dokumen yang dapat membantu penyelidikan mengenai kasus pagar laut Bekasi. Rahman memastikan bahwa kliennya akan membuka secara transparan kasus tersebut kepada penyidik. "Nanti kami sampaikan di Kepolisian, nanti pihak penyidik yang menganalisa dulu baru nanti kita tunggu dari pihak Bareskrim Polri," tambahnya.
Abdul Rosyid, yang baru dilantik sebagai kepala desa pada 14 Agustus 2023, mengaku tidak mengetahui perihal dugaan pemalsuan dokumen tersebut. "Saya selaku kepala desa baru, saya dilantik 14 Agustus 2023. Jadi, adanya dugaan pemalsuan ini saya kurang tahu ini. Tahu-tahu ini ada dugaan seperti ini," ungkap Abdul.
MEDAN Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkung
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daer
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakuka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Republik Indonesia mulai memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai garda depan dalam penyelesaian berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI