Mengapa Kepala Daerah Masih Korupsi? KPK Beberkan Penyebab dan Solusinya
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu penyebab utama masih maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Ber
NASIONAL
Menurutnya, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki dasar regulasi yang memungkinkan penggunaan anggaran daerah untuk membiayai akomodasi peserta turnamen internasional.
"Tiba-tiba datang surat meminta pembiayaan. Kami melihat tidak ada ketentuan atau aturan yang dapat mengakomodasi permintaan tersebut. Anggaran juga tidak tersedia untuk itu sehingga tidak bisa dipenuhi," katanya.
Wiriya menegaskan penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional merupakan tanggung jawab organisasi olahraga yang menjadi pelaksana kegiatan.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
"Dalam hal ini penyelenggaranya adalah PSSI. Bahkan ada surat dari Sekretaris Jenderal Kemenpora kepada PSSI terkait penyelenggaraan AFF. Jadi penunjukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah merupakan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara," ujarnya.
Karena itu, menurut Wiriya, tidak tepat apabila biaya akomodasi peserta dibebankan kepada pemerintah daerah melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Jangan kemudian tiba-tiba meminta menggunakan dana BTT. Tidak bisa seperti itu. Pemda hanya membantu penyediaan fasilitas stadion dan lapangan," katanya.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, Pemko Medan telah mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 26 Mei 2026 guna meminta penjelasan terkait permintaan dukungan pembiayaan yang disampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Sebelumnya, persoalan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship 2026 mencuat setelah sejumlah tim peserta dikabarkan mengalami kendala pembayaran hotel selama berada di Medan.
Salah seorang panitia pelaksana ASEAN Boys Championship 2026, Muhammad Fauzi, mengaku kecewa karena Pemko Medan dinilai tidak memenuhi komitmen terkait pembiayaan akomodasi peserta.
"Kami kecewa karena Pemko Medan tidak komitmen soal akomodasi negara peserta AFF ini. Kasihan para pemain muda yang datang untuk bertanding justru harus dipusingkan dengan persoalan hotel," kata Fauzi.
Menurut dia, Timor Leste bahkan disebut telah meninggalkan Hotel Grand Mercure Medan akibat persoalan pembayaran.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu penyebab utama masih maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Ber
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan ibada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rencana Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan motor listrik nasional dalam beberapa pekan ke depan terus menjadi perhatian pu
NASIONAL
MAGELANG Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menanggapi safari politik Presiden ke
POLITIK
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI mulai menyasar kalangan milenial dan Generasi Z (Gen Z) untuk meningkatkan minat generasi mud
EKONOMI
TAPANULI TENGAH Banjir bandang kembali menerjang Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Sabtu (18/7/2026)
PERISTIWA
MEDAN PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Sumatera Utara tetap dalam kondisi aman. Untuk mempercepat
EKONOMI
GIANYAR Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan perkembangan positif Skuad Garuda selama menjalani pemusatan latihan (traini
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan seluruh proses penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
MIAMI Kylian Mbappe resmi mengukir sejarah baru di ajang Piala Dunia usai melampaui rekor gol Lionel Messi. Penyerang Timnas Prancis itu
OLAHRAGA