Media Publik Jadi Media Negara: Langkah Mundur?

Media Negara merupakan media yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh negara. Konten yang disajikan biasanya mencerminkan kebijakan pemerintah dan sering digunakan untuk membangun legitimasi politik. Kontrol editorial yang ketat pada media jenis ini berpotensi menjadikannya alat propaganda, seperti yang terlihat pada Russia Today (RT) di Rusia dan China Central Television (CCTV) di Tiongkok.

Di beberapa negara dengan kemunduran demokrasi, kontrol negara atas media meningkat, membuka ruang bagi kontrol politik atas pemberitaan. Media negara cenderung bergantung pada dana publik dan mengikuti kebijakan editorial yang diarahkan oleh pemerintah, yang membatasi kebebasan pers serta keberagaman informasi. Sistem media negara cenderung membentuk monopoli informasi, berisiko mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan manipulasi opini publik.

Media Pemerintah adalah media yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan utama menyampaikan informasi terkait kebijakan publik, layanan pemerintah, dan agenda pemerintahan kepada masyarakat. Meskipun tidak selalu dimiliki langsung oleh negara, media pemerintah tetap bergantung pada kebijakan, pendanaan, dan garis editorial yang ditentukan oleh pemerintah.

Media jenis ini melaporkan aktivitas pemerintahan dan kebijakan publik dengan perspektif yang lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah. Contohnya, NPR (National Public Radio) di Amerika Serikat menerima pendanaan dari pemerintah tetapi tetap memiliki kebebasan editorial dalam batasan tertentu.

Media Publik bertujuan melayani kepentingan masyarakat tanpa intervensi pemerintah dalam kebijakan editorialnya. Media ini didanai oleh pajak atau lisensi, serta memiliki regulasi hukum untuk memastikan independensinya dari campur tangan politik. Media publik memiliki badan pengawas independen yang memastikan kebijakan editorial bebas dari intervensi politik.

Dalam sistem negara demokratis, keberadaan media independen sangat penting untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah serta memastikan keberagaman informasi bagi masyarakat. Contohnya, BBC di Inggris dan NHK di Jepang mempertahankan independensinya dari intervensi pemerintah, meskipun didanai oleh negara.

Memahami perbedaan ini penting untuk menilai sejauh mana media dapat menjalankan perannya dalam masyarakat demokratis.

Media publik yang independen cenderung lebih mampu menyediakan informasi yang berimbang dan objektif, sementara media negara dan media pemerintah mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga kebebasan pers dan keberagaman informasi.

Implikasi media negara

Wacara menjadikan media publik menjadi media negara dan jadi corong pemerintah perlu disikapi serius. Pertama, transformasi ini berisiko melemahkan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan memperkuat dominasi negara atas arus informasi. Intervensi politik dapat menjadikan media sebagai alat propaganda yang hanya menyajikan narasi yang menguntungkan pemerintah, sekaligus membatasi pemberitaan kritis.

Studi Dragomir & Söderström (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 80% media negara di berbagai negara mengalami kendali editorial tinggi oleh pemerintah, sehingga berita yang disiarkan cenderung bias dan menjadi alat legitimasi politik. Di Indonesia, ancaman utama dari model media negara adalah hilangnya independensi jurnalisme sebagai pengawas kekuasaan (watchdog).

Kedua, kontrol negara atas media juga berpotensi mengurangi pluralisme informasi, membatasi keberagaman perspektif, serta menghambat jurnalis dalam melaporkan isu-isu sensitif. Jika media negara mendominasi ekosistem penyiaran, akses masyarakat terhadap perspektif alternatif menjadi terbatas.