Oleh:Timboel Siregar
POLEMIK penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri atas calon pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sudah mendapat titik terang mengenai waktu pengangkatannya. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mempercepat pengangkatan calon PNS 2024 paling lambat Juni 2025 dan untuk calon PPPK paling lambat Oktober 2025. Sebelumnya, pengangkatan calon PNS akan ditunda menjadi Oktober 2025 dan calon PPPK pada Maret 2026.
Tentunya keputusan mempercepat pengangkatan ASN itu utamanya akan mendukung tugas ASN untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat, khususnya untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk dua tugas lainnya yang diamanatkan Pasal 11 UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga:
Dengan percepatan pengangkatan calon ASN tersebut, itu juga dapat memberikan kepastian hukum status para calon ASN yang sudah lulus tes untuk menjadi PNS dan PPPK definitif, dan kepastian kesejahteraan yang akan mereka dapat seperti upah, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, dan bantuan hukum.
Baca Juga:
Banyaknya pelamar yang mengikuti seleksi calon ASN ini salah satunya didorong untuk mendapatkan kepastian kesejahteraan yang diberikan pemerintah dan keberlanjutan pekerjaan yang pada pekerjaan sebelumnya mungkin tidak mendapat kepastian tersebut.
Sebagai instrumen kesejahteraan, tentunya pengangkatan para ASN juga harus diikuti oleh peningkatan kualitas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para ASN dengan mengacu pada UU ASN yang baru.
JAMINAN SOSIAL ASN OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014. Salah satu penambahan kesejahteraan pada program jaminan sosial yang diberikan oleh UU ASN baru ialah PPPK mendapatkan jaminan pensiun (JP).
Sebelumnya, pada UU No 5 Tahun 2014, PPPK hanya memperoleh jaminan kesehatan nasional (JKN), kaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKm), dan jaminan hari tua (JHT).
Penambahan JP untuk PPPK diatur pada Pasal 21 ayat (6). Dengan UU ASN baru, seluruh PPPK terlindungi oleh seluruh program jaminan sosial.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan hanya satu perusahaan yang tetap dii
Nasional
MEDAN Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, memberikan apresiasi atas pelatihan Probity Audit yang diadakan oleh Badan
Pemerintahan
BENGKULU Seorang mahasiswi berinisial R (23), warga Gang Abadi RT 02 RW 01, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong
Hukum dan Kriminal
JAKBAR Sebanyak 20 unit bus bekas TransJakarta terbakar di area Pool Terminal Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa (
Peristiwa
GRONINGEN Tim nasional Belanda tampil luar biasa dengan mengalahkan Malta 80 dalam pertandingan Grup G kualifikasi Piala Dunia 2026 zona E
Olahraga
TOBA Dalam upaya melindungi warisan budaya yang nyaris punah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Toba menggelar kegi
Nasional
MEDAN Belimbing wuluh atau yang sering disebut belimbing sayur, adalah buah kecil berwarna hijau dengan rasa asam yang khas. Selain seri
Kesehatan
LONDON Setelah dua hari negosiasi intensif di London, Amerika Serikat dan Tiongkok akhirnya mencapai kesepakatan awal berupa kerangka ke
Internasional
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muham
Nasional
BERLIN Pemerintah Jerman tengah mengkaji langkah kontroversial untuk menghapus salah satu dari sembilan hari libur nasional yang ada saa
Internasional