MBG: Masalah Keracunan Makanan dan Pro-Poor

Oleh:Ali Khomsan.

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf, atas masih terjadinya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di banyak daerah.

Dalam beberapa waktu terakhir, kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari Garut, Jawa Barat, di mana 569 siswa mengalami gejala muntah, mual, dan diare usai menyantap menu MBG. Selain di Garut, 230 siswa juga mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Baca Juga:

• Tinjau SPPG Polres Semarang, Kapolri Tegaskan Pentingnya Uji Klinis dan Higienitas Makanan untuk Siswa

Sementara itu, anggota DPR menyorot BGN yang yang terlalu mengejar kuantitas pembangunan dapur demi serapan anggaran, ketimbang memastikan standar mutu.

Keracunan MBG terjadi karena kurangnya kontrol kualitas dalam penyiapan makanan. Mengapa? Setiap hari SPPG harus menyediakan 3000 porsi MBG, jumlah yang sangat banyak. Dan dengan keragaman pengetahuan serta ketrampilan penjamah makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, maka keracunan makanan akhirnya terjadi di beberapa daerah.

Proses pemasakan yang tidak sempurna atau kurang matang memudahkan terjadinya keracunan. Selain itu aspek sanitasi/higiene serta penyediaan bahan baku mungkin menjadi entry point terjadinya masalah ketidakamanan MBG.

Pemerintah menyediakan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 335 triliun pada 2026. Anggaran difokuskan untuk intervensi gizi hingga digitalisasi operasional SPPG.

Anggaran besar juga karena penerima manfaatnya mencapai 82,9 juta orang. Dana untuk intervensi MBG kurang lebih Rp 1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp25 triliun per bulan. Mengejar target atau sasaran sebanyak itu di wilayah Indonesia dengan geografi yang beragam dan kemampuan SDM penyedia MBG yang bervariasi tentu bukan hal yang mudah.

Tinjau SPPG Polres Semarang, Kapolri Tegaskan Pentingnya Uji Klinis dan Higienitas Makanan untuk Siswa

Bupati Bogor Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Tunjangan DPRD, Dinilai Timbulkan Jarak dengan Rakyat

Tanggapi Isu DPR Miliki Dapur SPPG, Wakil Ketua Komisi IX: Ya Tidak Apa-Apa

Puan Maharani Respons Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode: Pemilu Masih Jauh

Banggar DPR Tolak Hentikan MBG, Usulkan 3 Skema Alternatif

DPR RI Sahkan Anggito Abimanyu Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 2025–2030