Oleh: Hamdani
PENEGASAN Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak menggunakan APBN untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) bukan sekadar urusan fiskal. Sikapnya ini memberikan batas tegas antara keuangan negara dan keuangan korporasi.
Pernyataannya tidak memakai APBN sebagai penawar utang proyek KCJB patut diapresiasi.Baca Juga:
Pelajaran berharga dari menkeu koboi ini menandai perubahan paradigma politik anggaran, bahwa utang yang lahir dari keputusan bisnis harus diselesaikan dengan instrumen bisnis, bukan dengan kas negara.
Konsistensi itu patut dijaga agar disiplin anggaran ditegakkan, moral hazard dicegah, dan kepercayaan publik terhadap tatakelola fiskal tetap terjaga.
Intervensi fiskal terhadap suatu proyek harus datang dari hulu bukannya muncul tiba-tiba di hilir karena salah kalkulasi.
Proyek KCJB digarap oleh konsorsium BUMN yang berhimpun dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), berpatungan dengan mitra luar negeri Beijing Yawan High-Speed Rail (HSR) Co. Ltd. untuk membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Di dalam ekosistem ini, ada pula Badan Pengelola Investasi (Danantara Indonesia), sebuah lembaga pengelola investasi negara yang dirancang memisahkan kekayaan korporasi dari keuangan negara.
Sejak awal, proyek ini dipromosikan tidak akan membebani APBN. Skema pendanaan yang dipilih adalah business-to-business kemitraan antar-badan usaha, dengan penekanan risiko utama ada pada pelaku usaha.
Dalam perjalanan, terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) serta perubahan desain dan jadwal.
Celah regulasi kemudian dibuka melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tertentu sehingga ruang penjaminan pemerintah dan injeksi permodalan kian longgar.
Tak lama, Penyertaan Modal Negara (PMN) masuk ke salah satu anggota konsorsium untuk memperkuat ekuitas.
SOLO Keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memastikan pemakaman Raja PB XIII akan digelar pada Rabu (5/11) mendatang di
Nasional
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat rumah semi permanen di Jalan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Min
Peristiwa
LANGKAT Tim gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Langkat, dan Polres Binjai menyegel Diskotek Blue Night yang berlokasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak res
Ekonomi
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan menetapkan Bripda VPA, seorang personel Polda Sumut, sebagai tersangka setelah menabrak seorang wanita
Hukum dan Kriminal
MEDAN Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengajak anakanak untuk mengamalkan Tujuh Ikrar Kebi
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Dua bersaudara asal Lampung, Adiprapat Nopel Wisanjaya dan Sagala Jaya Dirba Anugrah, mencuri perhatian publik setelah me
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan di bawah kepemimp
Pemerintahan
JAKARTA Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil.adsense Hingga saat ini, l
Pendidikan
BANDA ACEH Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Korps Brimob Polri, Polda Aceh menggelar Lomba Kopi Saring di Taman Bud
Seni dan Budaya