Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BALI — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah mengkaji ulang dokumen perizinan pembangunan proyek lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.
Langkah ini diambil menyusul munculnya pro dan kontra di masyarakat karena proyek tersebut dinilai berpotensi merusak keindahan dan ekosistem alami pantai ikonik tersebut.
Bupati Klungkung, I Made Satria, menjelaskan bahwa pembangunan lift kaca tersebut merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat setempat dan investor pada tahun 2023.Baca Juga:
Setelah mendapatkan persetujuan warga, pihak investor mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) ke pemerintah pusat.
"Karena disetujui oleh masyarakat, investor kemudian mengurus izin melalui OSS. Artinya, izin tersebut langsung dari pemerintah pusat. Pemkab Klungkung tidak bisa melarang pembangunan jika izin pusat sudah keluar," ujar Satria di Klungkung, Kamis (30/10).
Satria menambahkan, wilayah pantai merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat, bukan pemerintah kabupaten. Ia juga mengaku baru mengetahui detail proyek tersebut karena baru dilantik sebagai bupati pada Februari 2025.
Namun, seiring meningkatnya sorotan publik terhadap proyek ini, Pemprov Bali memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pembangunan. Satpol PP Bali telah menyegel area proyek dengan garis kuning pada Jumat (31/10) siang.
"Kami telah melakukan penutupan sementara seluruh kegiatan pembangunan lift kaca tersebut," kata Kepala Satpol PP Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi.
Menurutnya, hasil pengecekan bersama DPRD Bali melalui Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Pemerintah (Pansus TRAP), Pemkab Klungkung, dan sejumlah dinas teknis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen izin dan kondisi di lapangan.
Salah satunya, lokasi pembangunan lift ternyata masih berada dalam kawasan sempadan pantai.
"Dalam aturan tata ruang, jarak minimal pembangunan dari sempadan pantai adalah 100 meter, dan ketinggian bangunan maksimal 15 meter. Namun, hasil pengecekan menunjukkan lift kaca ini berada di area sempadan dengan tinggi mencapai 182 meter," jelas Dewa Nyoman.
Di sisi lain, sebagian warga setempat justru menilai keberadaan lift kaca dapat membantu wisatawan dan masyarakat lokal. BK (30 tahun), penjaga pantai asal Nusa Penida, mengaku sering menghadapi situasi di mana wisatawan kelelahan atau terluka saat menuruni jalur trekking curam menuju pantai.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN