Prabowo Beri Ultimatum Keras: Pejabat Tak Patriotik Silakan Mundur dari Jabatan!
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
Oleh: Raman Krisna
SUMATERA kembali luluh lantak. Air bah menelan rumah, menelan jalan, menelan nyawa. Kita menghitung korban dengan suara bergetar, 836 meninggal, 509 hilang, dan entah berapa ratus nama lagi yang tak sempat diselamatkan.
Lalu kita bertanya: harus berapa nyawa lagi hilang agar negara benar-benar terbangun?Baca Juga:
Setiap bencana di negeri ini terasa seperti bab yang sama dalam buku yang tak pernah selesai diperbaiki. Alam meradang, rakyat menjerit, pemerintah datang terlambat, seperti aktor yang salah masuk panggung.
Kita sudah terlalu sering mengubur orang-orang tercinta untuk sekadar menerima nasib sebagai takdir alam. Ini bukan takdir. Ini kelalaian yang diwariskan.
Ketika BBM Lebih Sulit dari Napas
Di saat warga menggigil kedinginan di tenda pengungsian, BBM justru hilang dari SPBU, seolah ikut tenggelam bersama jembatan dan sawah.
Orang antre hingga satu kilometer hanya untuk 1–2 liter bensin, bukan untuk liburan, bukan untuk perjalanan panjang, hanya agar mereka bisa bertahan satu hari lagi.
Apa yang lebih perih dari kehilangan rumah?
Menunggu berjam-jam dalam antrean bahan bakar, sementara ambulans kehabisan daya, dapur umum terpaksa padam, dan bantuan terhenti di tengah jalan.
Di tanah penghasil sawit dan energi, rakyatnya malah mengemis bensin. Ironi kita begitu lengkap.
Kita Memanen Apa yang Kita Tebang
Bukit digunduli, sungai dipersempit, izin dikeluarkan seperti undian hadiah. Kita mengiris hutan, dan kini air bah kembali mengiris peradaban kita.
Seperti hutang yang jatuh tempo, alam menagih dengan cara yang paling sunyi, paling kejam.
Pemerintah bisa menyebut curah hujan ekstrem, tapi rakyat tahu: akar masalah lebih dalam dari itu. Bencana ini tumbuh dari meja perizinan, bukan sekadar dari awan.
Sebagian pemimpin mungkin sibuk memberi pernyataan, tapi rakyat ingin tindakan, bukan diksi. Mereka butuh sandang, pangan, dan kepastian hidup, bukan konferensi pers yang menggema lalu hilang.
Karena Rakyat Tidak Bisa Hidup dari Janji
Bayangkan seorang ibu yang kehilangan rumah, kehilangan sawah, kehilangan suami. Apa yang tersisa baginya selain tenda plastik dan tangis yang ditahan?
Bayangkan anak yang mencari ayahnya di antara reruntuhan, menunggu jawaban yang mungkin tak pernah datang.
Bagaimana negara menatap mata mereka, jika negara sendiri jarang hadir ketika mata mereka memanggil?
Jika pemerintah masih bersikap seperti penonton, kita akan menulis kisah yang sama tahun depan, dan tahun berikutnya, hingga semua gunung rata, semua sungai kering, atau kita yang habis terlebih dahulu.
Ini bukan sekadar seruan. Ini peringatan.
Jika negara masih bergeming, Sumatera bukan bencana terakhir. Ia hanya pembuka.
Dan jangan salah: alam selalu kembali menagih, tanpa rasa iba.
Negara harus hadir, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pelindung.
Datang cepat, bekerja serius, menata ulang perizinan, memulihkan hutan dan manusia.
Karena rakyat tidak memerlukan belas kasihan, mereka membutuhkan negara yang benar-benar berdiri di samping mereka, bukan setelah semuanya hancur, tetapi sebelum bencana kembali mengetuk pintu.
Kita lelah berduka. Kita ingin hidup, bukan sekadar selamat.*
*) Penulis adalah wartawan bitvonline.com
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN