Pendidikan Aceh: Antara Harapan Besar dan Kenyataan yang Belum Sepenuhnya Berubah

Oleh: Laksamana Muflih Iskandar Hasibuan

BERBICARA tentang pendidikan Aceh sesungguhnya berarti berbicara tentang masa depan Aceh itu sendiri. Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah, kurikulum, atau angka partisipasi, tetapi menyangkut bagaimana Aceh menyiapkan generasi yang mampu hidup bermartabat di tengah perubahan zaman.

Dalam konteks sejarah Aceh yang panjang, konflik, bencana, dan rekonstruksi sosial, pendidikan memikul beban yang jauh lebih berat dibandingkan daerah lain.

Baca Juga:

• Prabowo: Rp6 Triliun Dana Sitaan Bisa Bangun 100 Ribu Hunian Tetap Korban Bencana Sumatra

Aceh memiliki modal yang tidak kecil. Kewenangan khusus, dukungan fiskal melalui APBD dan Dana Otonomi Khusus, serta masyarakat yang secara kultural menjunjung tinggi nilai keilmuan dan agama seharusnya menjadi fondasi kokoh bagi kebangkitan pendidikan.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa modal besar tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya: pendidikan Aceh tidak sedang kekurangan niat baik, tetapi masih bergulat dengan cara kerja sistemnya sendiri.

Akses Sudah Luas, Keberlanjutan Masih Rapuh

Data statistik terbaru memperlihatkan bahwa hampir seluruh anak Aceh telah mengenyam pendidikan dasar. Angka partisipasi di jenjang SD dan SMP tergolong sangat tinggi dan patut diapresiasi.

Namun ketika anak-anak itu beranjak ke jenjang pendidikan menengah atas, sistem pendidikan mulai kehilangan daya rekatnya.

Sekitar satu dari lima anak Aceh tidak melanjutkan sekolah ke SMA atau sederajat. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerita tentang anak-anak yang memilih bekerja lebih awal, menikah dini, atau terhenti karena jarak, biaya, dan minimnya dukungan lingkungan.

Dalam banyak kasus, pendidikan menengah belum dipersepsikan sebagai kebutuhan yang mendesak, melainkan pilihan yang bisa ditunda, atau bahkan diabaikan.

Masalahnya bukan pada kemalasan siswa, melainkan pada ketidakmampuan sistem untuk membuat sekolah tetap relevan dan bermakna bagi kehidupan mereka.

Prabowo: Rp6 Triliun Dana Sitaan Bisa Bangun 100 Ribu Hunian Tetap Korban Bencana Sumatra

Korban Bencana Sumatra Capai 1.129 Jiwa, BNPB Targetkan Hunian Sementara Akhir Desember

Menkes Pastikan 31 Rumah Sakit Pascabencana di Aceh Kembali Beroperasi dalam Dua Pekan

Ekonomi Gayo Bangkit! Jembatan Tenge Besi yang Sempat Putus Kini Bisa Dilalui Lagi

Bupati Karo Serahkan 1.232 SK PPPK Paruh Waktu, Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik

KemenHAM: Mandeknya Perpres Stranas HAM 3 Tahun Ikut Picu Banjir Sumatera!