KARO – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., secara resmi menyerahkan 1.232 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
Penyerahan berlangsung di Halaman Kantor Bupati, Selasa (23/12).
PPPK paruh waktu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan menerima upah sesuai ketersediaan anggaran instansi daerah.Baca Juga:
Dari total 1.243 formasi yang ditetapkan, sebanyak 1.232 formasi telah menerima SK hari ini, terdiri dari 119 tenaga guru, 92 tenaga kesehatan, dan 1.021 tenaga teknis.
Dalam arahannya, Bupati Antonius Ginting memberikan pesan penting kepada seluruh PPPK yang baru diangkat:
- Menjaga netralitas dan citra positif di tengah masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari tanggung jawab ASN.
- Mengembangkan kompetensi dan kapasitas diri untuk mendukung profesionalisme kerja.
"Jadilah aparatur yang membawa perubahan positif, hadirkan pelayanan terbaik, dan bersama-sama kita wujudkan Karo beriman, berbudaya, modern, unggul, dan sejahtera berkelanjutan," ujar Bupati Antonius Ginting.
Turut hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP., Sekda Kab. Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM., para asisten Setda Kab. Karo, dan Kepala BKPSDM Kab. Karo.
Dengan pengangkatan ini, Pemerintah Kabupaten Karo berharap kualitas pelayanan publik dapat meningkat dan aparatur baru dapat menjadi motor penggerak pembangunan di daerah.*
(ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
