Pendidikan Aceh: Antara Harapan Besar dan Kenyataan yang Belum Sepenuhnya Berubah

Oleh: Laksamana Muflih Iskandar Hasibuan

BERBICARA tentang pendidikan Aceh sesungguhnya berarti berbicara tentang masa depan Aceh itu sendiri. Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah, kurikulum, atau angka partisipasi, tetapi menyangkut bagaimana Aceh menyiapkan generasi yang mampu hidup bermartabat di tengah perubahan zaman.

Dalam konteks sejarah Aceh yang panjang, konflik, bencana, dan rekonstruksi sosial, pendidikan memikul beban yang jauh lebih berat dibandingkan daerah lain.

Baca Juga:

• Prabowo: Rp6 Triliun Dana Sitaan Bisa Bangun 100 Ribu Hunian Tetap Korban Bencana Sumatra

Aceh memiliki modal yang tidak kecil. Kewenangan khusus, dukungan fiskal melalui APBD dan Dana Otonomi Khusus, serta masyarakat yang secara kultural menjunjung tinggi nilai keilmuan dan agama seharusnya menjadi fondasi kokoh bagi kebangkitan pendidikan.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa modal besar tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya: pendidikan Aceh tidak sedang kekurangan niat baik, tetapi masih bergulat dengan cara kerja sistemnya sendiri.

Akses Sudah Luas, Keberlanjutan Masih Rapuh

Data statistik terbaru memperlihatkan bahwa hampir seluruh anak Aceh telah mengenyam pendidikan dasar. Angka partisipasi di jenjang SD dan SMP tergolong sangat tinggi dan patut diapresiasi.

Namun ketika anak-anak itu beranjak ke jenjang pendidikan menengah atas, sistem pendidikan mulai kehilangan daya rekatnya.

Sekitar satu dari lima anak Aceh tidak melanjutkan sekolah ke SMA atau sederajat. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerita tentang anak-anak yang memilih bekerja lebih awal, menikah dini, atau terhenti karena jarak, biaya, dan minimnya dukungan lingkungan.

Dalam banyak kasus, pendidikan menengah belum dipersepsikan sebagai kebutuhan yang mendesak, melainkan pilihan yang bisa ditunda, atau bahkan diabaikan.

Masalahnya bukan pada kemalasan siswa, melainkan pada ketidakmampuan sistem untuk membuat sekolah tetap relevan dan bermakna bagi kehidupan mereka.

Rata-rata Lama Sekolah: Cermin Kualitas Pembangunan Manusia

Rata-rata lama sekolah penduduk Aceh yang masih berkisar di level SMP memberikan gambaran jujur tentang kualitas modal manusia daerah ini.

Harapan lama sekolah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki aspirasi pendidikan yang cukup besar. Sayangnya, aspirasi tersebut sering kandas di tengah jalan.

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini menandakan bahwa pendidikan Aceh belum cukup kuat menopang anak-anaknya hingga tuntas, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin dan wilayah terpencil. Pendidikan belum sepenuhnya menjadi alat mobilitas sosial yang efektif.

Ketimpangan Wilayah: Pendidikan yang Masih Ditentukan oleh Alamat Rumah

Perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah di Aceh masih terasa nyata. Anak yang lahir dan tumbuh di pusat kota memiliki peluang belajar yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah pedalaman atau pesisir.

Ketersediaan guru, fasilitas belajar, hingga akses teknologi masih sangat timpang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan pendidikan di Aceh belum sepenuhnya terwujud. Sekolah belum menjadi ruang yang benar-benar setara bagi semua anak Aceh, terlepas dari latar belakang geografis dan sosial mereka.

Mutu Pembelajaran: Masalah yang Lebih Dalam dari Bangunan Sekolah

Berbagai asesmen nasional memperlihatkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Aceh masih berada pada level dasar. Ini bukan persoalan sederhana.

Selama bertahun-tahun, pembelajaran di kelas masih didominasi oleh hafalan, ceramah satu arah, dan penilaian yang menekankan hasil akhir, bukan proses berpikir.

Di banyak sekolah, kurikulum berubah, tetapi cara mengajar tidak banyak bergerak. Guru bekerja keras dalam keterbatasan, namun sering tanpa dukungan pengembangan profesional yang memadai.

Pelatihan datang dan pergi, tetapi jarang benar-benar mengubah praktik pembelajaran di kelas.

Anggaran Pendidikan: Banyak, tetapi Belum Selalu Tepat Sasaran

Aceh tidak kekurangan anggaran pendidikan. Persentase belanja pendidikan terhadap APBD relatif tinggi dan secara normatif memenuhi amanat undang-undang. Namun besarnya anggaran belum otomatis menghasilkan mutu yang tinggi.

Terlalu sering anggaran terserap pada pembangunan fisik dan kegiatan administratif, sementara investasi pada peningkatan kualitas guru, pembelajaran, dan pendampingan sekolah masih belum optimal.

Akibatnya, dampak anggaran terhadap peningkatan hasil belajar siswa menjadi terbatas.

Masalah ini bukan soal korupsi semata, tetapi soal orientasi kebijakan: apakah anggaran benar-benar diarahkan untuk memperbaiki apa yang terjadi di ruang kelas.

Mengapa Pendidikan Aceh Harus Berubah Sekarang

Aceh tidak memiliki banyak waktu untuk menunda perbaikan. Bonus demografi sedang berlangsung. Dunia kerja berubah cepat. Tantangan sosial semakin kompleks.

Tanpa pendidikan yang bermutu, Aceh berisiko melahirkan generasi yang tertinggal di negeri sendiri.

Lebih dari itu, pendidikan adalah penopang utama perdamaian jangka panjang. Ketimpangan, pengangguran terdidik, dan frustrasi sosial sering kali berakar dari kegagalan sistem pendidikan memenuhi harapan generasi muda.

Penutup: Kebangkitan Aceh Dimulai dari Kejujuran Melihat Pendidikan

Kebangkitan pendidikan Aceh tidak akan lahir dari slogan, tetapi dari keberanian untuk mengakui kelemahan dan komitmen untuk memperbaikinya secara konsisten.

Pendidikan Aceh harus bergerak dari rutinitas menuju transformasi, dari administrasi menuju substansi.

Jika pendidikan dikelola dengan kesungguhan, keadilan, dan orientasi mutu, Aceh bukan hanya akan bangkit, tetapi menjadi daerah yang berjaya melalui kekuatan manusianya.*

*) Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Universitas Syarif Hidayatullah - Jakarta

Prabowo: Rp6 Triliun Dana Sitaan Bisa Bangun 100 Ribu Hunian Tetap Korban Bencana Sumatra

Korban Bencana Sumatra Capai 1.129 Jiwa, BNPB Targetkan Hunian Sementara Akhir Desember

Menkes Pastikan 31 Rumah Sakit Pascabencana di Aceh Kembali Beroperasi dalam Dua Pekan

Ekonomi Gayo Bangkit! Jembatan Tenge Besi yang Sempat Putus Kini Bisa Dilalui Lagi

Bupati Karo Serahkan 1.232 SK PPPK Paruh Waktu, Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik

KemenHAM: Mandeknya Perpres Stranas HAM 3 Tahun Ikut Picu Banjir Sumatera!